Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PROYEK KERETA JAKARTA-BANDUNG: Persetujuan Perusahaan Patungan Diteken Bulan Ini

Persetujuan kerja sama perusahaan patungan untuk pengusahaan kereta berkecepatan sedang Jakarta-Bandung ditargetkan sudah memasuki tahap akhir pada bulan ini.nn
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai dari utang luar negeri./JIBI
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai dari utang luar negeri./JIBI

Bisnis.com, JAKARTA— Persetujuan kerjasama perusahaan patungan untuk pengusahaan kereta berkecepatan sedang Jakarta-Bandung ditargetkan sudah memasuki tahap akhir  pada bulan ini.

Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang Perbowo mengatakan konsorsium BUMN dalam negeri akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam proyek yang akan dikerjasamakan dengan China tersebut.

Konsorsium BUMN dalam negeri yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PTPN VII dan PT KAI akan menguasai 60% saham dari perusahaan patungan yang akan dibentuk.

Bintang mengatakan saat ini WIKA tengah dilakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan investasi proyek tersebut karena adanya perubahan spesifikasi teknis terkait kecepatan kereta nantinya.

Bintang memperkirakan kebutuhan investasi akan berkisar pada nilai US$4 miliar, atau turun dari perhitungan awal sekitar US$5,5 miliar.  Berdasarkan pembicaraan awal, WIKA akan menguasai sekitar 38% dari total ekuitas.

“Nanti ktia lihat bagaimana kesepakatannya, karena dari China juga belum datang untuk bertemu kita. Untuk kebutuhan ekuitas, WIKA bisa andalkan iright issue dana publik karena sudah komitmen tidak andalkan PMN. Utang-utang yang kita punya juga bisa dimasukkan ke proyek itu,” katanya di gedung DPR, Senin (5/10).

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Suradi Wongso mengatakan proses kajian terhadap studi kelayakan awal dan perencaan bisnis tengah dikaji secara mendalam untuk menetukan skema yang paling efisien. Hal ini untuk memastikan resiko di masa mendatang bisa diantisipasi sejak dini.

Pasalnya, sejumlah pihak meragukan proyek ini nanti bisa sepenuhnya lepas dari tanggung jawab pemerintah bila nantinya merugi.

“Kita akan buka semua potensi resiko dan peluang keuntungannya. Kajian kita lakukan di internal kementerian [BUMN], dengan tim JO [joint operation] yang akan dibentuk, dan juga dengan China,” katanya di tempat yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper