Bisnis.com, JAKARTA—Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tenaga kerja konstruksi dalam negeri didorong untuk memiliki sertifikat tingkat Asean. Hal ini bertujuan melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah dan daya saing dengan tenaga kerja asing.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan salah satu upaya peningkatan SDM jasa konstruksi adalah dengan melakukan sertifikasi dan sosialisasi terkait pentingnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
"Dalam skala ASEAN, tenaga kerja konstruksi didorong untuk memiliki sertifikat ASEAN", ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (27/09/2015).
Dia mengatakan, tenaga kerja konstruksi didorong untuk memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) bagi konsultan dan ASEAN Architect (AA) bagi arsitek. Kduanya merupakan tiket masuk agar setiap tenaga ahli konstruksi bisa bekerja di seluruh negara ASEAN.
"Saat ini, pekerja konstruksi yang bersertifikat baru mencapai 6,5% yang terdiri dari 124.864 orang ahli dan 353.425 orang terampil", tuturnya.
Laju penambahan tenaga ahli dan terampil sebesar 73.500/tahun, sementara pemenuhan kebutuhan tambahan tenaga ahli dan terampil untuk mendukung tambahan investasi infrastruktur diperkirakan mencapai 500 ribu tenaga ahli dan terampil.
"Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mendukung program Nawacita Keenam Kabinet Kerja, yakni peningkatan produktivitas dan daya saing", tegasnya.
Menurutnya, perwujudan pemberdayaan tersebut membutuhkan kerjasama banyak pihak dan saling menguntungkan antara Pemerintah, pemerintah daerah, BUJK champions, LPJK, asosiasi, pekerja konstruksi dan para akademisi serta peneliti.
