Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Undang 19 Dekan Fakultas Ekonomi, Ini Permintaan Jokowi Kepada Kalangan Kampus

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 19 Dekan Fakultas Ekonomi Universitas ternama di Tanah Air membahas perkembangan ekonomi terkini dan meminta kontribusi pemikiran, data, analisis hingga model ekonomi dan para akademisi.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki (tengah) didampingi Dekan Fakultas Ekonomi 19 Universitas Negeri/Swasta menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2015)./Antara-Yudhi Mahatma
Kepala Staf Presiden Teten Masduki (tengah) didampingi Dekan Fakultas Ekonomi 19 Universitas Negeri/Swasta menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2015)./Antara-Yudhi Mahatma

Kabar24.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 19 Dekan Fakultas Ekonomi Universitas ternama di Tanah Air membahas perkembangan ekonomi terkini dan meminta kontribusi pemikiran, data, analisis hingga model ekonomi dan para akademisi.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menuturkan pihak Istana ingin membangun relasi yang baik dengan kalangan akademisi. Dalam hal ini ahli ekonomi dari perguruan tinggi nasional.

"Presiden berkeinginan bagaimana kampus-kampus ini juga berkontribusi, pemikiran, data, analisis, bahkan model ekonomi untuk membangun negeri ini," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2015).

Dekan Fakultas Ekonomi UGM Wihana Kirana Jaya mengatakan Presiden memaparkan kebijakan ekonomi yang kredibel dan akuntabel. Presiden pun mengajak kalangan akademisi untuk satu suara membuat kebijakan yang lebih meyakinkan.

"Saya memberi masukan bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur, juga ditambahkan entrepreneur untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Chandra Fajri Ananda mengingatkan agar pemerintah terus melakukan reformasi di bidang kebijakan fiskal. Utamanya, mendorong dana menganggur di daerah agar bisa menstimulasi perekonomian dan daya beli masyarakat di daerah.

Salah satunya dengan mendorong penyerapan dana desa senilai total Rp20 triliun yang sudah ditransfer sebesar 89% ke rekening pemerintah daerah.

"Ini jadi masalah di kabupaten/ kota itu mengendap. Ini berarti regulasi yang menghambat dengan penyaluran ini akan direformasi. Pemerintah dan dewan harus mensinergikan itu," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper