Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memadatkan jumlah paket yang akan dilelang pada tahun depan. Selain lantaran jumlah anggaran yang lebih kecil, hal tersebut juga dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan hasil rapat kerja telah menentukan 8.386 paket proyek infrastruktur akan dilelang pada tahun depan. Jumlah tersebut lebih kecil 40% dibandingkan dengan paket lelang proyek pada tahun ini yang mencapai 14.038.
“Kalau tahun 2015 ada 14.000 sekian paket, tahun ini kita hanya 8.000 sekian paket, jadi jumlah paketnya saya perkecil. Itu untuk memperbesar pangsa pasar konstruksi,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (07/09/2015)
Menurutnya, semua proyek yang dibangun pada tahun depan akan mulai menerapkan kebijakan baru bagi para kontruktor. Kebijakan tersebut yakni kontruktor menengah-besar hanya diperbolehkan untuk menggarap proyek senilai minimal RP50 miliar, sedangkan untuk proyek di bawah Rp50 miliar hanya diperbolehkan bagi kontraktor menengah hingga kecil yang ada di daerah.
Pihaknya juga telah mulai melakukan pelelangan dini terhadap 61 paket pekerjaan kontraktual tahun depan senilai Rp3,71 triliun pada bulan lalu. Pelelangan dini akan terus dicicil selama sisa akhir tahun ini sehingga diharapkan proses konstruksi bisa dilakukan sesegera mungkin pada awal tahun mendatang.
Adapun alokasi anggaran Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2016 direncanakan senilai Rp103,8 triliun, atau lebih kecil 12% dari alokasi anggaran tahun ini yang mencapai Rp118,6 triliun. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk program pengelolaan sumber daya air senilai Rp29,7 triliun, penyelenggaraan jalan senilai Rp 46,3 triliun, pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman senilai Rp18,2 triliun, pembangunan perumahansenilai Rp6,6 triliun, dan program pendukung lainnya senilai Rp3 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Kementerian PUPR untuk terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur merupakan prasarana utama yang akan menggerakkan roda ekonomi di sektro-sektor strategis lainnya.
“Jadi apabila PU telat, maka yang lain akan terlambat. Kalau pengairan telat dibangun, pasti fungsi pangan akan turun, kalau pengarran tidak direhab, pasti hasilnya jagung kedelai turun. Kalau jalan jelek, terputus, jelek, banjir di mana-mana, pasti hasil industri menurun, pasti pajak menurun, pasti kemudian hasilnya anggaran PU nurun lagi, jadi berputar,” ujarnya ketika memberikan pengarahan pada rapat kerja pekan lalu.
Kalla menambahkan, kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur merupakan gabungan dari perencanaan, pelaksanaan, penerapan teknologi dan pengawasan yang baik. Untuk itu, ujarnya, pembangunan infrastruktur harus menerapkan standar kualitas yang tinggi, dan memiliki industri pendukung yang memadai guna mencapai target yang ditetapkan.
