Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo menyatakan telah menerima laporan dari tim penilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 3 September 2015.
Berdasarkan rekomendasi dari tim penilai, Jokowi memutuskan tiga poin utama.
Pertama, pemerintah akan mengembangkan kereta api berkecepatan sedang.
Kedua, pembangunan tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung.
Ketiga, pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu Presiden meminta agar kerja sama pembangunan dalam bentuk business to business.
"Untuk itu, saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung," kata Jokowi seperti dikutip dari Pointers Pernyataan Presiden mengenai Pembangunan Jakarta-Bandung High Speed Railway (JHBR), Jumat (4/9/2015).
Dalam pointers itu, kata Jokowi, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan pengembangan high speed train Jakarta-Surabaya dan Jaringan Kereta Api di Luar Jawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
