Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cegah Banjir, Pemerintah Integrasikan Proyek NCICD dengan Program Revitalisasi

Pemerintah mengintegrasikan proyek Pembangunan terpadu Wilayah Ibu Kota dan Pesisir atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan program revitalisasi lainnya guna mencegah banjir di Jakarta.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono. /Antara
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono. /Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengintegrasikan proyek Pembangunan Terpadu Wilayah Ibu Kota dan Pesisir atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan program revitalisasi lain guna mencegah banjir di Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan proyek ini dirancang untuk mengantisipasi turunnya muka tanah DKI Jakarta sebanyak 12 cm setiap tahunnya. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengintegrasikan proyek penanggulangan banjir ini terhadap program-program revitalisasi yang lainnya.

“Dengan Bank Dunia kita punya program sanitasi Jakarta, itu harus dipercepat desainnya. Kita mensinkronkan program. Di hulu kita mau bikin Waduk Ciawi-Sukamahi, jadi semua diintegrasikan ke situ,” ujarnya.

Menurutnya, proyek NCICD ini terbagi ke dalam tiga tahapan. Tahapan A berupa reklamasi 17 pulau dan peninggian serta penguatan tunggul laut utara Jakarta sepanjang 52 KM, tahap B berupa pembangunan konstruksi tanggul terluar serta reklamasi pulau berbentuk garuda, dan tahap C pembangunan tanggul laut raksasa atau yang dikenal sebagai Giant Sea Wall.

Konstruksi tahap A telah dilakukan sejak 2014, dengan peletakan batu pertama oleh Chairul Tanjung yang saat itu menjabat sebagai menko perekonomian. Konstruksi sepanjang 100 meter senilai Rp 75 miliar dari total 52 km telah selesai dibangun, sementara sisanya akan dibagi ke dalam paket-paket yang akan ditenderkan kemudian.

Adapun studi kelayakan terhadap masterplan  proyek NCICD ini segera dilakukan setelah pemerintah menandatangani kesepakatan (Letter of Intention) antara pemerintah Belanda dan Korea Selatan. Studi kelayakan tersebut akan menggunakan dana hibah dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) sebesar US$ 9,5 juta dan dana hibah dari Pemerintah Belanda senilai EUR € 8,5 juta.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadi Moeljono, Minister Plenipotentiary Embassy of The Kingdom of The Netherlands Ferdinand Lahnstein, dan Vice President of KOICA Choi Sung Ho. Rencananya, studi kelayakan tersebut akan dilakukan selama dua hingga tiga tahun dan ditargetkan rampung pada 2017. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Deandra Syarizka
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper