Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menandatangani kesepakatan (letter of intention) antara pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk melakukan studi kelayakan terhadap proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pembangunan Terpadu Wilayah Ibu Kota dan Pesisir.
Studi kelayakan tersebut akan menggunakan dana hibah dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) sebesar US$ 9,5 juta dan dana hibah dari pemerintah Belanda senilai EUR € 8,5 juta.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadi Moeljono, Minister Plenipotentiary Embassy of The Kingdom of The Netherlands Ferdinand Lahnstein, dan Vice President of KOICA Choi Sung Ho.
Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto, perwakilan Kedutaan Besar Belanda dan delegasi KOICA lainnya.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan dana hibah dari Korea akan digunakan untuk survey dan melengkapi data arus bawah laut dan teknologi pengelolaan air. Sementara itu, dana hibah dari Belanda akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh serta perencanaan selanjutnya.
“Kita merencanakan kedua bantuan yang kita peroleh ini untuk sekitar dua atau tiga tahun. Intinya sampai 2017 sudah ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah bagaimana itu nanti akan dibangun, berapa besar dan desainnya seperti apa,” ujarnya, Kamis (09/03/2015).
Menurutnya, masing-masing negara segera mengirimkan tenaga ahli yang tergabung dalam satu tim untuk melakukan studi kelayakan ini. Rencananya, tim gabungan yang terdiri dari sekitar 30 tenaga ahli ini akan memberikan laporan perkembangan tahap awal kepada menteri terkait dalam enam bulan pertama pasca pembentukan tim gabungan.
Minister Plenipotentiary Embassy of The Kingdom of The Netherlands Ferdinand Lahnstein dalam sambutannya menyatakan optimistis megaproyek ini akan menjadi solusi penanggulangan banjir di Jakarta. Pihaknya mengaku telah memiliki cukup pengalaman dalam pengadaan sistem pengelolaan air di negara berkembang seperti Vietnam.
“Kami akan segera membentuk tim gabungan antara Indonesia, Korea dan Belanda. Evaluasi terhadap masterplan proyek ini akan dilakukan pada pekan depan,” katanya.
Vice President of KOICA Choi Sung Ho mengapresiasi kerja sama yang terbentuk. Menurutnya, momentum ini adalah tahap awal dari kerja sama dalam program pembangunan berkelanjutan bagi DKI Jakarta.
“Belanda akan membantu di aspek teknis, sementara Korea telah memiliki berbagai formulasi dalam proyek pengelolaan air di negara kami, sebagai respons dari perubahan iklim. Ini adalah momentum bagi perubahan Jakarta menuju kota yang lebih humanis dan ramah lingkungan,” ujarnya.
