Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 33,09% atau setara dengan Rp39,2 triliun dari total anggaran senilai Rp118,5 triliun per 2 September ini. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari target revisi penyerapan anggaran bulan Agustus yang sebelumnya ditetapkan 31,15%, tetapi masih kurang dari 10,91% untuk mencapai target akhir September yang ditetapkan.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan pencapaian tersebut dalam rapat hasil kinerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR, Rabu (2/9/2015). Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal PUPR Taufik Widjoyono, Dirjen Bina Marga Hedijanto W. Husaini, Dirjen SDA Mudjiadi, Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hermanto Dardak.
“Akan ada beberapa pembangunan yang dipercepat, seperti Bendungan Raknamo NTT, Bendungan Lolak Manado, untuk memberikan kontribusi terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Basoeki, Rabu (02/09).
Jumlah dana senilai Rp39,2 triliun tersebut merupakan akumulasi dari 14.686 paket proyek infrastruktur yang telah dikontrakkan senilai Rp30,6 triliun, atau sekitar 33,71% dari total pagu paket proyek terkontrak senilai Rp90,9 triliun.
Selain itu, juga merupakan akumulasi dari realisasi dana swakelola yang mencapai Rp 4,05 triliun dari total pagu, dana pembebasan lahan yang mencapai Rp1,3 triliun, dan dana administrasi umum yang mencapai Rp2,73 triliun.
Basoeki menambahkan, penyerapan anggaran akan terus ditingkatkan setiap bulan hingga mencapai minimal 93% pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, pihaknya telah merancang berbagai strategi termasuk mempercepat pencairan pinjaman dari asing.
“Saya sudah mengundang JICA, Bank Dunia, dan ADB untuk mempercepat proses procurement pinjaman. Sebelumnya mereka tidak mau pakai e-procurement kita, tapi sekarang sudah mau pakai sistem e-procurement seperti yang diterapkan LKPP,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Hediyanto mengungkapkan anggaran senilai Rp8,4 triliun yang belum terserap terdiri dari 236 paket kontrak tahun jamak baru senilai Rp4,6 triliun. Selain itu, juga 1.036 paket tahun tunggal senilai Rp3,8 triliun.
“Sebagian paket ini memang merupakan paket multiyear yang belum diteken, karena masih menunggu loan agreement dari China,” katanya.
Dia menambahkan, salah satu faktor penyebab lambatnya realisasi penyerapan anggaran dirjen bina marga pada dua kuartal pertama karena proses pengerjaan konstruksi tahap awal seperti pembebasan lahan dan pemasangan pondasi adalah yang terberat. Proses pembebasan lahan, ungkapnya, masih menggunakan alat manual dan memakan waktu cukup lama sehingga rata-rata penyerapan anggaran setiap bulannya pada dua kuartal pertama hanya mencapai 2%.
Setelah itu, tahapan selanjutnya seperti fabrikasi merupakan tahapan yang menyerap dana cukup banyak. Jika dibandingkan, penyerapan anggaran pada tahap ini mampu menyerap anggaran rata-rata sebesar 8 hingga 20% per bulan pada dua kuartal terakhir.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Sain menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian PUPR yang dapat melampaui target penyerapan anggaran. Namun, pihaknya juga memberikan beberapa catatan khusus sebagai rekomendasi.
“Pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) jangan dilepas begitu saja. Program DAK harusnya bisa disinkronisasikan dengan persoalan infrastruktur daerah sehingga terasa manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
