Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Jepang Ajukan Tambahan Penawaran

Pemerintah Jepang mengajukan tambahan penawaran berupa keringanan penjaminan pemerintah, waktu konstruksi yang lebih singkat, dan transfer teknologi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 200 Km.
Ilustrasi: Kereta supercepat Shinkansen/en.wikipedia.org
Ilustrasi: Kereta supercepat Shinkansen/en.wikipedia.org

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Jepang mengajukan tambahan penawaran berupa keringanan penjaminan pemerintah, waktu konstruksi yang lebih singkat, dan transfer teknologi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 200 Km.

Usai pertemuan dengan Penasihat Perdana Menteri Jepang Izumi Hiroto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki tahap kajian konsultan. Konsultan internasional yang ditunjuk pemerintah adalah Boston Consulting Group.

Di tengah kajian oleh konsultan yang akan tuntas dalam hitungan hari, pemerintah Jepang mengajukan tawaran-tawaran baru untuk menyaingi feasibility study yang disusun China. Padahal konsorsium Jepang lebih dulu menyerahkan hasil FS proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada pemerintah.

"Delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya sekarang tidak harus seluruhnya," kata Darmin di Kantor Presiden, Rabu (26/8/2015).

Selain itu, tawaran baru dari Jepang mencakup waktu konstuksi yang lebih cepat. Kendati tetap harus melalui proses studi lingkungan dan Amdal. "Ada juga menyangkut transfer teknologinya," imbuhnya.

Darmin menambahkan perkembangan tersebut akan ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemenang proyek kereta cepat ini.

Adapun hasil kajian dari konsultan paling lambat diterima pemerintah pada Jumat (28/8).

"Kalau ada tawaran yang baru begini, kita harus pikirkan. Nanti China juga bakal begitu. Padahal seharusnya kita sudah mau tutup proses penilaian ini dalam 1-2 hari," kata Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan hasil kajian konsultan akan dipresentasikan di depan tim menteri terkait.

Selanjutnya, tim menteri akan membuat kesimpulan berdasarkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif untuk direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Pasti Presiden yang putuskan," pungkas Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper