Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Sejumlah PR Mendag Baru versi Indef

Menteri Perdagangan baru Thomas Lembong dihadapkan sejumlah permasalahan mendesak yang perlu dibenahi, mulai dari persoalan perdagangan dalam negeri hingga perdagangan luar negeri.
Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/8)./Antara-Muhammad Adimaja
Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/8)./Antara-Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan baru Thomas Lembong dihadapkan sejumlah permasalahan mendesak yang perlu dibenahi, mulai dari persoalan perdagangan dalam negeri hingga perdagangan luar negeri.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan stabilitas perdagangan luar negeri dan dalam negeri menjadi tanggung jawab utama dari Kementerian Perdagangan.

Problem yang menjadi permasalahan saat ini adalah, dari sisi ekspor, Indonesia masih menghadapi tekanan harga komoditas. Sedangkan di sisi impor,Indonesia masih mempunyai ketergantungan bahan baku impor yang masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil kajian Kementerian Perdagangan, sekitar 70% dari produk impor belum mampu disubstitusi.

Pengendalian impor kita menjadi dilematis. Kalau impor ini kita tekan supaya impornya rendah, implikasinyaproduktifitas dari sektor riil, terutama sektor manufakturtentu akan anjlok,kata Enny.

Untuk mencapai keseimbangan antara ekspor dan impor tersebut, menurutnya memerlukan adanya pemetaan, produk-produk apa saja yang bisa disubstitusikan. Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian misalnya, untuk mengoptimalkan industri-industri yang mempunyai konten imporrendah. Tidak hanya itu, harus ada koordinasi juga dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memprioritaskan investasi industri hilir dan juga koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif, agar investasi tersebut mau masuk ke industri hilir.

Oleh sebab itu, pencapaian tujuan tersebut tidak bisa dilakukan jika masing-masing sektor mempunyai instrumen sendiri-sendiri. Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang menjadi pengganti dari Rachmat Gobel diharapkan lebih piawai dalam koordinasi.

Rachmat Gobel melihat bahwa potensi ekspor kita bisa 300%. Tapi bagaimana mencapai 300%, itu yang sampai hari ini kita belum melihat langkah konkritnya. Karena ini tidak hanya tergantung oleh satu kementerian, tetapi juga kementerian terkait.

Masalah lain yang menunggu adalah stabilisasi harga pangan. Selama ini impor pangan Indonesia cukup tinggi dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap inflasi. Menurut Enny, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus memiliki data yang sama. Validasi dan kalibrasi data tersebut diperlukan untuk meminimalkan kebijakan yang saling kontradiktif antara dua lembaga tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Avisena

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper