Bisnis.com, JAKARTA – China semakin menunjukkan keseriusannya untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan kereta supercepat Jakarta-Bandung dengan menyiapkan dana senilai US$ 5,5 miliar. Dana tersebut merupakan salah satu dari sekian rencana kerja sama yang akan terjalin dengan nilai total investasi mencapai US$ 100 miliar.
Mantan Menteri PPN Adrinof Chaniago yang baru saja diganti oleh Sofyan Djalil hari ini mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi dan siap mengumumkan investor mana yang dipilih untuk menggarap proyek ini pada dua minggu mendatang. Selain China, beberapa waktu lalu Jepang juga mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam proyek kereta cepat ini.
“Khusus mengenai kereta cepat, sebagaimana diinstruksikan oleh bapak presiden, kami akan me-review secepatnya hasil studi kelayakan yang kami terima,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi China Xu Saoshi, Selasa (11/08/2015).
Menurutnya, China menawarkan dana proyek senilai US$ 5,5 milyar, dengan interest rate sebesar 2%, grace period 10 tahun dan masa pengembalian 40 tahun. Berbeda dengan Jepang, China tidak meminta alokasi dana APBN dan jaminan negara untuk proyek tersebut.
Rencananya, jika pemerintah memilih China sebagai investor, proyek kereta cepat ini akan dimulai pada September tahun ini dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Beberapa perubahan juga akan dilakukan, salah satunya memindahkan lokasi stasiun dari pinggir kota menjadi pusat kota guna memudahkan akses.
“Dulu rencananya pembangunan (kereta cepat) bersama dengan pemerintah menggunakan APBN. Kalau pakai APBN, kita belum ada agenda. Itu maksudnya pembatalan. Jadi kalau sekarang ada swasta atau pihak luar yang mau membangun, dan itu menguntungkan, menggerakkan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan masalah yang lain ya kenapa tidak,” katanya.
Sebelumnya, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga menyatakan ketertarikan yang sama untuk membangun kereta cepat ini. Adapun biaya investasinya senilai Rp 60 triliun, dengan porsi pembiayaan 16% oleh pemerintah, swasta 10%, dan BUMN 74%.
Terkait dengan pembiayaan tersebut, Jepang juga meminta pemerintah membentuk BUMN khusus untuk yang menangani proyek ini. Sejauh ini, Jepang telah selesai melakukan studi kelayakan tahap I dan masih menunggu keputusan pemerintah selanjutnya.
