Bisnis.com, JAKARTA—PT ASDP Indonesia Ferry menerapkan dua tarif penyeberangan yang berbeda antara siang dan malam hari untuk mengurai kemacetan yang menumpuk di jalur pelabuhan khusus penyebrangan.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Danang S. Baskoro menerangkan penerapan tarif terebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan guna mengurai penumpukan kendaraan di malam hari.
Dia mengatakan pihaknya menyiapkan 213 kapal untuk menyebrang di 16 pelabuhan seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Lombok dan Sumbawa.
“Penerapan dua tarif ini akan diberlakukan sejak H-4 sampai H+1 lebaran di pelabuhan-pelabuhan ASDP. Nanti perbedaan tarif malam bisa mencapai dua kali lipat dari tarif siang atau 200%,” ucapnya, Selasa (9/6).
Berdasarkan evaluasi beberapa tahun kebelakang, Danang memaparkan pola para pemudik yang melewati jalur penyebrangan laut terlihat berbondong-bondong melakukan penyebrangan pada malam hari.
Hal tersebut tentu membuat pelabuhan sesak di malam hari sehingga pihaknya harus menjalani prosedur penyebrangan yang berlaku.
“Misalnya, pemudik yang dari Sumatera ke Jawa mereka tidak bisa turun kapal karena sudah tertutup oleh penumpukan pemudik dari Jawa. Itu kan membuat prosedur penyebrangan menjadi lama dan kami harus mengaturnya,” ucapnya.
Danang menjelaskan penyebrangan H-4 sampai H+1 pada siang hari volume kapal hanya mencapai 10%. Pemudik lebih menyukai menyebrang malam karena tidak lagi dalam keadaan berpuasa dan tidak panas udaranya.
Untuk itu, dari segi manajemen PT ASDP Indonesia Ferry memberikan alternative dengan membedakan pelayanan.
“Kami sebenarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada calon pemudik yang hendak pergi ke kota kelahiran masing-masing. Kalau mau nyaman dan nikmat ya harus bayar lebih, sehingga yang tidak mau bayar lebih bisa melakukan penyebrangan siang hari,” tandasnya.
Dia memaparkan perjalanan di darat dan laut berbeda. Pelabuhan tidak bisa menampung pemudik apabila semua keluar di malam hari sehingga tak terelakkan adanya antrian panjang hingga keluar pelabuhan.
“Kami sebagai pengelola pelabuhan gak punya wewenangan untuk mengatur yang diluar. Jadi pasti gak nyaman kalau harus menampung jumlah mobil, sepeda motor yang besar. Padahal untuk menyebrang ada proses pembongkaran dulu,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel