Bisnis.com, JAKARTA—Di tengah sepinya industri pelayaran akibat perlemahan ekonomi nasional, Indonesia National Shipowners Association berharap pemerintah segera memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan dirinya belum bisa memprediksikan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, namun dia berharap pemerintah turun tangan.
“Kita di pelayaran tidak punya pilihan selain bertahan dan berharap pemerintah membantu meringankan kondisi kelesuan ini dengan memberikan instentif fiskal,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (2/6).
Menurut Carmelita, biaya operasional kapal akibat beban pajak yang tinggi adalah salah satu beban yang paling berat bagi pengusaha.
Oleh sebab itu, INSA sudah mengajukan empat kemudahan dalam kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pemerintah agar sektor pelayaran nasional tidak terpuruk di tengah semangat membesarkan industri maritim Indonesia.
Empat poin kemudahaan tersebut antara lain, PPN terhadap pembelian BBM kapal untuk pelayaran domestik, PPN atas bongkar muat barang pada jalur perdagangan internasional, PPN bagi kru kapal, dan PPN atas penjualan kapal milik kurang dari lima tahun dapat dibebaskan.
Bahkan, paparnya, saat ini sekitar 30% dari 14.000 unit kapal niaga nasional masih menganggur akibat sepi muatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
