Bisnis.com, SURABAYA - Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengaku siap apabila perusahaan pimpinannya dilebur dengan tiga Pelindo lainnya. Dengan demikian, kemampuan meminjam (leverage) Pelindo akan menguat sehingga ekspansi dapat lebih mudah dilakukan.
Menurut Djarwo, Pelindo selama ini tidak pernah membebani kas negara untuk melakukan ekspansi.
“Kami adalah BUMN infrastruktur pertama yeng menerbitkan global bond US$500 juta pada Oktober 2014 untuk merevitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya [APBS],” katanya di sela-sela peresmian Terminal Terluk Lamong (TTL), Jumat (22/5/2015).
Revitalisasi tahap pertama APBS yang menambah kedalaman breakwater dari -9 meter low water spring (LWS) menjadi -13 LWS itu menelan biaya US$76 juta. Tujuannya, agar alur berbayar itu dapat dilalui kapal draf -12 meter berkapasitas 50.000 gross tonnage (GT).
Untuk TTL—yang baru saja mengantongi jatah konsesi selama 72 tahun—Pelindo III akan melanjutkan ekspansi tahap kedua untuk menaikkan kapasitas menjadi 5,5 juta TEUs/tahun dengan curah kering sejumlah 20 juta ton pada 2020.
Gubernur Jatim Soekarwo, pada kesempatan yang sama, mengatakan pengembangan yang dilakukan BUMN tersebut akan mendorong kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim, yang sejak 2012 nilainya terus menurun.
“Pada 2012, PDRB Jatim masih 7,27%, tahun berikutnya turun 6,56%, dan tahun lalu menjadi 5,86%. Untuk mendongkrak PDRB kembali, kami butuh infrastukrtur transportasi karena yang ada sekarang sudah overkapasitas,” sebutnya.
Dari kacamata pelaku usaha, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan mengatakan pengembangan TTL dan APBS memungkinkan volume ekspor produk Jatim meningkat dan biaya logistik menurun hingga 30%-40%.
Sementara itu, bagi Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak Kody Lamahyu menyebut pengembangan TTL menjadi peluang investasi baru bagi pengusaha angkutan, khususnya dalam hal armada ramah lingkungan berbahan bakar gas cair.
“Kami siapkan 100 unit truk CNG untuk Teluk Lamong, dengan biaya Rp1,2 miliar per armada. Namun, saat ini baru 25 unit yang beroperasi karena permintaan yang belum tinggi akibat perlambatan ekonomi,” sebutnya. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
