Bisnis.com, JAKARTA— Dewan Perwakilan Rakyat menyesalkan rencana importasi beras yang akan dilakukan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar mengatakan kebijakan tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah minim terobosan kreatif dalam memecahkan ketersediaan beras nasional dan juga membuktikan kelambanan Bulog dalam menyerap gabah petani.
Menurutnya, insentif HPP (Harga Pokok Pembelian) terbaru yang dikeluarkan pemerintah pada awal tahun ternyata tidak memilki pengaruh terhadap serapan Bulog di musim panen ini.
“Hingga saat ini serapan Bulog jauh dari target yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pemerintah berinisiatif untuk membuka kran impor beras,” katanya lewat keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (15/5/2015).
Tahun ini, Bulog mendapatkan target penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kemungkinan lembaga tersebut hanya mampu mencapai 470.000 ton atau hanya 20%.
Rofi mengatakan situasi ini akan menyebabkan anjloknya daya beli petani (NTP), ditambah lemahnya pemantauan pembeliaan gabah petani sesuai HPP oleh Bulog. Bahkan, dalam beberapa kasus, Bulog justru membeli beras petani dari tengkulak.
Dia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dinilai belum berhasil. Pasalnya, saat ini daya beli petani malah anjlok saat panen raya.
Hal ini, lanjutnya, menunjukkan kebijakan pemerintah menaikkan HPP belum berpengaruh dan tidak memberikan kesejahteraan buat petani. Situasi ini menjadi salah satu indikator bahwa mekanisme Bulog dalam menyerap gabah petani tidak maksimal.
Pada akhirnya, lanjur Rofi, impor saat ini dianggap menjadi jalan pintas paling mudah bagi pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan permintaan beras nasional menjelang puasa dan lebaran.
Padahal, beragam insentif, subsidi, dan regulasi telah dirumuskan sedari awal untuk mencegah mekanisme impor terjadi. Namun usaha pemerintah tersebut nampaknya tidak terlalu efektif dalam mendorong produksi beras nasional dan mengatur tata niaga yang ada.
“Karena perencanaan yang tidak sinergis antar lembaga dan kementerian, pun demikian dengan rencana kerja pangan secara umum,” ujarnya.
Menurut Rofi, importasi akan sulit dihindari selama pemerintah tidak memiliki terobosan dalam meningkatkan produksi beras nasional, seperti perbaikan infrastruktur pertanian dalam waktu dekat, disiplin dalam pelaksanaan waktu tanam, pencegahan alih fungsi lahan, dan inovasi teknologi pertanian tepat guna.
Di sisi lain, di sektor hilir, dorongan diversifikasi pangan juga sangat lemah dari pemerintah dan tata niaga yang tidak berpihak kepada petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
