Bisnis.com, MALANG - Perhimpunan Hotel dan Resort Indonesia (PHRI) Kota Malang, Jawa Timur, menyebut tingkat hunian atau okupansi hotel di wilayahnya masih di bawah 60%.
Ketua PHRI Kota Malang, Herman Maryono, mengatakan tingkat wisatawan yang semakin berkurang disertai larangan pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel membuat pemasukan hotel cenderung turun.
“Sehingga data data okupansi yang dilontarkan Pemkot Malang jika okupansi mencapai 80% tidak sepenuhnya benar,” kata Herman, Rabu (13/5/2015).
Menurutnya, okupansi sebesar 80% tersebut kemungkinan besar hanya dilihat dari data saat hotel mengalami high season terutama pada waktu akhir pekan atau hari libur.
Belum optimalnya tingkat okupansi tersebut diharapkan Herman diimbangi dengan moratorium pendirian hotel baru. Apalagi saat ini dua hotel baru bakal berdiri di Kota Malang. “Penambahan hotel baru akan membuat kondisi persaingan semakin tidak kondusif,” jelas dia.
Apalagi hotel saat ini juga cenderung melakukan perang tarif. Sehingga kalau ada hotel baru berdiri maka tingkat persaingan menjadi semakin terbuka atau tidak kondusif.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Malang telah mengeluarkan advice planning berdirinya dua hotel di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Kawi.
Wali Kota Malang Moch. Anton menanggapi positif rencana penambahan hotel di wilayahnya karena kebutuhan kamar hotel di Kota Malang masih dinilai kurang.
Sejauh ini di Kota Malang masih terdapat sekitar 2.500 kamar. Idealnya membutuhkan 4.000 kamar. Sementara tingkat hunian kamar disebut mencapai angka 80%-90%. “Data dari pendapatan pajak menyebut jika tingkat okupansinya mencapai 80%-90%,” tambah dia. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
