Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha mendorong pemerintah bergerak cepat dalam menyelamatkan industri nasional dengan menambah tanggung jawab Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam membiayai sektor Industri.
Rosan P. Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, mengatakan Indonesia secara mendesak membutuhkan lembaga pembiayaan yang berfokus pada seluruh sektor industri.
“Mau dibawa kemana industri Indonesia. Tidak ada lembaga pembiayaan khusus. Selama ini bank umum memberikan pembiayaan dengan bunga yang tinggi, padahal kondisi industri nasional sedang dalam tekanan,” katanya di Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Dia mengatakan, industri membutuhkan lembaga pembiayaan dengan bunga lebih rendah dari komersil. Solusi tercepat sembari menunggu proses pembahasan undang-undang lembaga pembiayaan pembangunan industri yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian adalah menambah fungsi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
Airlangga Hartarto, anggota DPR RI, mengatakan untuk menambah fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diperlukan proses amandemen UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
“Dengan mengamandemen undang-undang tersebut, pemerintah dapat mereformasi fungsi bank ekspor Indonesia menjadi bank ekspor industri Indonesia. Saat ini modal eximbank sudah Rp10 triliun, maka cukup ditambah modal untuk mengakomodir fungsi baru,” tuturnya.
Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan penambahan fungsi pada lembaga yang telah ada akan lebih efektif dan efisien ketimbang mendirikan lembaga baru yang tengah diinisiasi oleh Kemenperin.
“Ide itu bagus, kita lihat kinerja Eximbank cukup baik, dia fokus mendorong ekspor yang secara spesifik didominasi barang industri pengolahan. Dengan demikian, jalan alternatifnya adalah suntikan modal yang lebih besar,” tuturnya.
Menurutnya, karena fungsi intermediasi Eximbank cukup terbatas, maka penambahan ekuitas dan peningkatan penyaluran kredit kepada industri dan ekspor akan meningkatkan kapasitas bank tersebut.
Menurutnya, alternatif ini bisa dijalankan mengingat kondisi industri nasional yang saat ini kiat terjepit. Ke depan, jika aktivitas lembaga pembiayaan ini sudah berjalan baik, maka pemerintah dapat melakukan spin off atau pemisahan menjadi anak usaha baru khusus pembiayaan industri.
Saat ini, tuturnya, lembaga pembiayaan industri di Indonesia sangat terbatas, padahal, negara membutuhkan banyak investasi untuk menggerakan roda perekonomian. Lembaga keuangan yang ada cenderung selektif dalam pembiayaan seiring dengan risiko yang cukup tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
