Bisnis.com, JAKARTA—Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaporkan 678 temuan dari 124 laporan hasil audit (LHA) keuangan Kementerian Perhubungan pada triwulan I/2015 sebelum audit keseluruhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari total 678 temuan, Inspektorat Jenderal Kemenhub Cris Kuntadi mengatakan ada 250 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan, 316 temuan kelemahan sistem pengendalian internal, dan 112 buah temuan tidak ekonomis, efektif, efisien.
Cris mengatakan temuan paling banyak di sektor barang dan jasa khususnya yang berhubungan dengan sub-sektor kelautan.
“Sekjen sebanyak tiga temuan, sub-sektor darat 19 temuan, laut 57 temuan, udara 24 temuan, kereta api delapan temuan, BPSDM 13 temuan, Irjen 0 temuan, dan Balitbang 0,” paparnya, di gedung BPK, Senin (5/4).
Cris mencontohkan beberapa temuan, antara lain, satu kapal perintis yang belum masuk docking selama empat tahun, penyediaan tanah untuk dermaga di Papua yang belum jelas surat-suratnya dan penetapan dasar harga satuan tanpa disertai data pendukungnya untuk menentukan apakah tarif masuk kategori mahal atau murah di sektor kereta api.
Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemenhub menemukan 40.371 temuan sepanjang 2003-2015, dengan rincian 32.011 dengan status tindak lanjut, 5.018 berstatus sudah ditindaklanjuti dalam proses (TLP), 3.241 belum ditindaklanjuti (BTL) dan 1 temuan tidak dapat dilanjutkan secara sah. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
