Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah pusat dan daerah memilih prioritas rencana pembangunan yang dibuktikan dengan alokasi anggaran secara tepat.
JK mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengoreksi pola alokasi anggaran penerimaan dan belanja negara.
Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir, persentase alokasi anggaran untuk pelayanan masyarakat justru lebih kecil dibanding anggaran untuk melayani pemerintah itu sendiri.
“Inti dari pembangunan adalah cara kita memilih prioritas. Pembangunan tercermin dari besaran APBN dan APBD," ujarnya dalam pidato penutupan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang), Rabu(29/4/2015).
Hal itu, paparnya, mencerminkan pemerintah cenderung melayani dirinya sendiri dibandingkan menjalankan tugas utamanya melayani masyarakat.
Ke depan, dia meminta penerapan pola perencanaan anggaran yang lebih sehat, dengan mengalokasikan anggaran belanja modal lebih besar dibandingkan belanja pegawai.
Dia juga mengatakan pembangunan negara berawal dari bawah, bukan dari atas. Artinya, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan nasional disesuaikan dengan kebutuhan daerah, maka saran pemerintah daerah sangat diutamakan,”ujarnya.
