Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengungkapkan investor China berminat menggarap peningkatan kapasitas pembangkit listrik proyek Fast Track Program (FTP) tahap pertama pada era Presiden SBY yang dibangun pada 2004-2009.
Rini mengakui sebagian dari pembangkit listrik FTP tahap pertama beroperasi dengan kapasitas yang tidak optimal. Proyek tersebut kebanyakan digarap oleh investor asal China.
Untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 35%-60% menjadi lebih dari 90%, PLN berencana menyewakan (lease back) pembangkit-pembangkit itu kepada investor China.
"Itu sudah dibicarakan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan beberapa BUMN di sana untuk bagaimana mengoptimalkan kembali, meningkatkan kapasitasnya, sehingga mereka sangat tertarik untuk mengambil alih," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/4/2015).
Saat ini, imbuhnya, manajemen PLN menyiapkan skema sales and lease back tersebut. Skema itu dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan skema buy back yang mendorong agar investor China membeli kembali proyek yang digarapnya.
"Jadi yang tadinya power plant milik pemerintah, nantinya menjadi IPP. Nantinya bisa dikembalikan lagi pada akhirnya menjadi milik PLN. Dalam prosesnya mereka take over dengan meningkatkan kapasitas," kata Rini.
Menurut Rini, skema sale and lease back menguntungkan PLN dari sisi finansial. Pasalnya, perseroan tidak perlu menggelontorkan belanja modal untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik proyek FTP tahap pertama. Pada saat yang sama, PLN memperoleh pendapatan dari ongkos sewa BUMN Kelistrikan China.
"PLN dapat dana dari sale and lease back itu sehingga PLN dapat manfaatkan dana itu untuk pembangunan pembangkit yang baru, termasuk untuk yang bagian 35.000 megawatt," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyebut BUMN asal China yaitu China Huadian Engineering Corp. diminta untuk membereskan proyek 10.000 MW yang liabilitasnya tidak optimal pada level 60%-65%. Hal tersebut dilakukan seiring rencana investor China ini menggarap proyek baru, PLTU Sumsel 8 di Muara Enim.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Deddy Priatna menuturkan dengan skema lease back, pemerintah akan membeli listrik dari investor tersebut dengan harga yang sudah disepakati dalam perjanjian.
Perhitungannya, investor China tentu akan mengkaji kembali untuk mengeluarkan investasi tambahan agar proyek FTP ini dapat ditingkatkan faktor kapasitasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
