Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia "Rayu" IDB Agar Dipilih Jadi Tuan Rumah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur

Indonesia melobi Islamic Development Bank (IDB) untuk memuluskan rencana menjadi tuan rumah dari lembaga pembiayaan infrastruktur berbasiskan syariah.
Wapres Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Presiden Islamic Development Bank (IDB) Dr. Ahmad Mohamed Ali Al Madani (kiri) seusai bertemu di Kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/11/2014)./Antara
Wapres Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Presiden Islamic Development Bank (IDB) Dr. Ahmad Mohamed Ali Al Madani (kiri) seusai bertemu di Kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/11/2014)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia melobi Islamic Development Bank (IDB) untuk memuluskan rencana menjadi tuan rumah dari lembaga pembiayaan infrastruktur berbasiskan syariah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kerja sama antara IDB dengan Indonesia sangat penting, karena saat ini pemerintah berupaya menjadi tuan rumah dari lembaga pembiayaan infrastruktur berbasiskan syariah.

Apalagi selama ini IDB juga kerap membantu pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur di negara-negara anggotanya.

“Indonesia sedang berupaya menjadi tuan rumah dari lembaga baru yang akan dibentuk, yang bisa disebut sebagai Islamic Infrastructure Investment Bank. Ini tentu hal yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah dengan IDB,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Indonesia sebenarnya sempat menyatakan belum bersedia memenuhi tawaran IDB sebagai tuan rumah pertama lembaga pembiayaan infrastruktur berbasiskan syariah itu. Malaysia kemudian mengajukan diri, tetapi kurang mendapat dukungan.

Akhirnya diputuskan Indonesia bersama Turki dan Maroko yang aman menjadi lokasi pendirian lembaga itu, dan Indonesia menjadi pilihan pertama.

Pemerintah sendiri membahas kepemilikan saham di korporasi selain badan usaha milik negara (BUMN), dan permintaan status multilateral agency. Nantinya, pembiayaan lembaga tersebut akan didapatkan dari sukuk.

Indonesia sendiri sebenarnya memerlukan dana Rp5.000 triliun untuk pengembangan infrastruktur hingga lima tahun ke depan.

Dana tersebut akan diperoleh dari APBN, BUMN, dan swasta.

Untuk itu, pemerintah sedang mencari sumber pembiayaan lain yang dapat membiayai sejumlah proyek infrastruktur dasar yang dinilai kurang ekonomis oleh swasta, sehingga target pengembangan infrastruktur yang direncanakan dapat tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper