Bisnis.com,JAKARTA--Indonesia diyakini bisa menjadi pemasok ikan tuna terbesar di dunia dalam lima tahun ke depan.
Target ini ditentukan menyusul adanya kebijakan larang alih muat kapal (transhipment) yang keluar sejak November lalu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.57 Tahun 2014.
Pasalnya, selama ini praktik transhipment telah merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Sebab, praktik ini memindahkan alih muat kapal, termasuk tuna, dari perairan Indonesia ke luar negeri secara ilegal.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan setidaknya 60% pasokan tuna dunia berasal dari Indonesia.
Menurutnya, pasokan ini dapat tercapai bila semua pihak dapat berkomitmen dalam menjalankan larangan transhipment tersebut.
"Asal kita semua komitmen, gubernur, bupati, walikota, semua kunci tidak ada tuna keluar tanpa prosedur yang telah disepakati, yang tidak sesuai policy kita," katanya saat memberikan pengarahan pada acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Selasa (17/2).
Nantinya, dia menambahkan Indonesia pun bisa menjadi pengatur harga tuna di dunia. Sebab, pasokan tuna ke negara-negara lain dapat diatur oleh Indonesia.
Selama ini, pasokan tuna dunia dari Indonesia hanya sebesar 30%. Bahkan, Susi mengatakan jumlah itu belum dapat menjadikan Indonesia berjaya di sektor maritim.
Susi mencontohkan praktik transhipment ini membuat wilayah General Santos, Filipina, mengekspor tuna setiap tahunnya sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp24 triliun.
Dia mengatakan 99% tuna dari wilayah itu berasal dari Bitung, Sulawesi Utara, lewat praktik alih muat kapal yang ilegal tadi.
Sementara, ekspor tuna dari Bitung sendiri hanya sebesar Rp16 miliar rupiah.
Sudah saatnya US$2 miliar berpindah ke provinsi Sulawesi Utara dan menjadi angka eskpor dari Sulawesi Utara, katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
