Bisnis.com, BANDUNG - Kondisi bisnis perhotelan di Jawa Barat memasuki triwulan I/2015 mengalami kelesuan menyusul tekanan kenaikan UMK dan larangan PNS melaksanakan rapat di hotel. Di sejumlah daerah, pelaku industri perhotelan bahkan sudah mulai melakukan PHK.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Herman Muchtar mengatakan pelaku industri tengah menghadapi persoalan okupansi hotel dan pendapatan yang terus menurun.
“Okupansi pada Januari untuk Bandung saja berkisar antara 27%-30%, di Jawa Barat paling 25%. Ada hotel bintang lima di Bandung saat weekday, tamunya bahkan nol. Itu dulu belum pernah terjadi, sekarang sudah terjadi,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2015).
Dalam situasi sulit tersebut, dia melanjutkan tanggung jawab hotel justru semakin meningkat terkait kredit perbankan, pajak, dan kenaikan UMK. Untuk itu, pihaknya menuntun Menpan-RB mencabut surat edaran larangan rapat di hotel.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak terlalu menekan pelaku usaha di tengah kondisi yang sulit seperti ini,” sebutnya.
Menyikapi kondisi tersebut, dia menuturkan pelaku industri perhotelan di Jabar memiliki dua pilihan, yakni melakukan pemutusan hak kerja (PHK) terhadap karyawannya atau menjual hotelnya.
“Data pastinya belum ada, tetapi data hotel yang mau dijual sudah banyak sekali. Dari banyaknya hotel yang mau dijual, akan banyak karyawan yang di-PHK. Sampai-sampai ada hotel yang belum dibuka, juga dijual,” tuturnya.
Terkait jumlah tenaga kerja perhotelan, PHRI mencatat ada sekitar 2.000 hotel di Jabar dengan rata-rata karyawan di setiap hotelnya 60-80 orang, sehingga secara total ada sekitar 120.000 orang tenaga kerja perhotelan di Tanah Priangan.
“Sekian persen terancam pengangguran. Misalkan saja 10%, sudah 12.000 tenaga kerja. Ini akan berlanjut terus dan semakin terlihat. Dua bulan lagi akan semakin parah di mana kredit perbankan akan semakin berat,” sebutnya.
Berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya pada triwulan IV/2014, tercatat sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) mengalami penurunan.
Asisten Direktur Tim Statistik, Survei, dan Liaison Bank Indonesia Jabar Wahyu Ari Wibowo menyatakan kenaikan harga BBM pada November tahun lalu dan larangan rapat di hotel bagi PNS turut menjadi faktor penekan pertumbuhan sektor PHR di Kota Bandung.
“Saat kami menyurvei, mereka [investor] tidak hanya menunda, tetapi meng-cancel investasi karena situasi uncertainty. Di Bandung dan Cirebon yang [perhotelannya] mengandalkan MICE, sangat terdampak,” tuturnya.
Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Ketenagakerjaan Ari Hendarmin memandang okupansi hotel saat ini menurun karena minimnya kegiatan yang dilakukan, khususnya dari pihak pemerintahan menyusul larangan PNS untuk melakukan rapat di hotel.
“Belum ada informasi lebih detail tekait PHK di sektor perhotelan, tetapi memang industri perhotelan saat ini sedang berat,” katanya.
Kepala Disnaker Kota Bandung Herry M. Djauhari mengatakan karena belum ada laporan resmi terkait PHK pegawai perhotelan, pihaknya belum dapat mengeluarkan imbauan kepada pelaku industri.
“Tetapi kalau memang kondisinya dinilai cukup mengkhawatirkan, dalam waktu dekat kami akan mengirim pengawas untuk melihat langsung ke lapangan bagaimana kondisinya,” sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
