Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi belanja negara tahun lalu hanya 94% dari pagu APBN Perubahan 2014 atau kembali mencatat rekor terendah setelah 2010, sehingga tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Realisasi belanja yang di bawah rencana itu turut memperlambat pertumbuhan 2014 ke kisaran 5,1%, sebagaimana diestimasi pemerintah atau jauh lebih pelan dari target 5,5% dalam APBN-P. Berbagai persoalan, mulai dari masalah klasik keterlambatan lelang, pengetatan moneter, depresiasi rupiah, hingga transisi pemerintahan, menjadi kendala penyerapan anggaran.
Realisasi belanja negara 2014 hanya sedikit di atas 2010 yang sebesar 93,5%. Dalam catatan Bisnis, setelah sempat meningkat pada 2011 dengan capaian 97,6%, realisasi menurun dan terus berlanjut hingga kini.
Realisasi belanja negara 2014 pun lebih didorong oleh transfer ke daerah yang mencapai 96,2%. Adapun belanja kementerian/lembaga dan non-K/L masing-masing hanya terlaksana 93,4% dan 92,7%.
Realisasi ini berada pada batas bawah estimasi pemerintah yang sebelumnya menyebutkan 93%-95% dari pagu. “Kami akan perbaiki penyerapan anggaran tahun ini,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat memaparkan realisasi APBN-P 2014, Senin (5/1/2015).
Apalagi, pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah melambat dalam dua tahun terakhir. Bambang mengungkapkan akan mematok pertumbuhan 5,5%-5,8% dalam revisi APBN 2015.
Beberapa cara yang dilakukan, a.l. Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi (Inpres) agar K/L melakukan lelang pekerjaan paling lambat Maret. Jika pada bulan itu lelang belum dilakukan, maka K/L terkena sanksi berupa larangan merealisasikan belanja.
Bambang menyadari proses revisi APBN yang selama ini memakan waktu lama turut menghambat penyerapan anggaran dari tahun ke tahun. Padahal, perubahan itu kerap hanya disebabkan oleh realisasi subsidi BBM yang terancam jebol dari pagu di tengah tahun berjalan.
Skema subsidi tetap akan mengurangi kemungkinan pemerintah mengajukan APBN-P pada tahun berjalan karena sensitivitas anggaran terhadap kurs dan harga minyak berkurang. “Kami ingin tidak ada APBN-P,” ujar Bambang.
Sebelumnya, dalam catatan Kemenkeu, 3% dari belanja K/L merupakan proyek pemerintah dengan pagu Rp200 juta yang proses pengerjaannya cukup melalui penunjukan langsung.
Sementara itu, 20% dari belanja K/L merupakan proyek dengan pagu sampai dengan Rp5 miliar yang hanya memerlukan lelang sederhana dengan waktu sekitar 2 pekan.
Melihat komposisi itu, semestinya belanja pada tiga bulan pertama sudah terealisasi 23%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
