Bisnis.com, JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap jalan Pantai Utara Jawa (Pantura) akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah terkait dengan kebijakan pelayaran jarak pendek.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan terkait short sea shipping, misalnya jalur pelayaran Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Semarang.
"BPK sudah membuat kajian mengenai bagaimana jalur Pantura. Itu menjadi bahan kajian kita untuk mengambil kebijakan bagaimana ke depan untuk short sea shipping," ujarnya di sela - sela Rapat Kerja Nasional Indonesia National Shipowner Association (INSA) di kantor Wapres, Rabu (10/12/2014).
Seperti diberitakan Bisnis.com, BPK sedang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional di jalur Pantura terutama ruas jalan di Jawa Barat sepanjang 237 Km. Audit dilakukan tidak hanya dari sisi finansial dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi daerah.
"Pertanyaannya apakah [arus logistik] mau via darat jalur Pantura atau lewat laut," kata Indroyono.
Selain pelayaran jarak pendek, proyek tol laut yang digagas pemerintah juga mencakup pelayaran dari barat ke timur dan menjangkau 92 pulau terluar dan perbatasan di Tanah Air. Pemerintah mendorong anggota INSA menambah frekuensi sejumlah pelayaran perintis.
"Saya kira intinya, INSA diharapkan menyumbangkan peran untuk memperkuat sistem logistik dengan bagus dengan kapal-kapal barang," tuturnya.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menilai pelayaran jarak pendek harus segera dijalankan. Aktivasi tersebut, imbuhnya, akan secara signifikan menurunkan beban jalan akibat arus truk dan kontainer logistik.
"Tol laut yang dimaksud Presiden Jokowi kan memindahkan angkutan darat ke laut. Angkutan laut lebih murah dari angkutan darat. Short sea shipping harus segera dijalankan dan diberikan insentif lainnya," kata Carmelita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
