Bisnis.com, JAKARTA - Dunia Usaha meminta pemerintah Joko Widodo membuka dengan luas konsep sistem logistik nasional dan tol laut yang membutuhkan investasi Rp699,99 triliun agar dapat dikerjakan bersama-sama.
Utama Kajo, Ketua Komite Tetap Tata Ruang dan Pendayagunaan Lahan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menyatakan pemerintah boleh memunculkan ide yang menguatkan kemandirian bangsa, akan tetapi terlebih dulu harus menyiapkan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung agar konsep tol laut dan sistem logistik nasional dapat dilaksanakan.
"Lima tahun ke depan [setelah pembangunan] baru memungkinkan dilaksanakan," jelas Utama di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Sistem Logistik Nasional merupakan upaya pemusatan ekspor dan impor. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan membuat Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Bitung di Sulawesi sebagai titik akhir bongkar muat untuk barang keluar masuk Indonesia.
Adapun tol laut adalah pelayanan terjadwal kapal-kapal berukuran besar hingga 3.000 teus sehingga membuat biaya logistik menjadi murah. Kapal raksasa ini akan singgah di enam titik pelabuhan utama. Angkutan menuju titik utama akan didukung oleh 24 pelabuhan pengumpul.
Dedy SupriadI Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas menyatakan untuk mensukseskan rencana tol laut pemerintah akan membangun 24 pelabuhan yang diperkirakan membutuhkan investasi Rp243,7 triliun.
Pemerintah juga membutuhkan investasi Rp7,5 triliun untuk mengembangkan pelabuhan kecil dan pengadaan kapal yang melayani. Sementara untuk pengadaan fasilitas kargo dibutuhkan investasi Rp40,6 triliun.
Selain itu pemerintah juga akan membenahi 1.481 pelabuhan rakyat yang membutuhkan investasi Rp198,1 triliun. Juga dibutuhkan upaya mendukung 80 pelabuhan khusus senilai Rp41,5 triliun pelabuhan ini seperti pelabuhan batu bara dan CPO.
Pemerintah juga membutuhkan pengembangan akses kawasan seperti jalan raya ataupun kereta api, menurut Dedy dibutuhkan investasi Rp50 triliun. Juga dukungan untuk industri galangan kapal senilai Rp10,8 triliun.
Sedangkan untuk melayani tol laut ini agar berfungsi maksimal dibutuhkan belanja modal Rp101,7 triliun yang digunakan untuk membeli kapal kontainer, kapal barang perintis, tanker, cargo hingga kapal rakyat. Sedangkan untuk mengamankan laut maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp6 triliun.
Menurut Dedy kebutuhan belanja infrastruktur tol laut ini akan dipenuhi dari APBN, BUMN, dan swasta dalam bentuk kerjasama pemerintah swsta (KPS).
"Khusus untuk sislognas kemungkinan baru akan terlaksana setelah 2020, ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur juga memberi kepastian untuk Pelindo II di Tanjung Priok," imbuhnya.
Pelabuhan Pendukung Tol Laut/Besaran Kebutuhan Investasi
- Pelabuhan Banda Aceh Sebesar Rp 1 triliun.
- Pelabuhan Belawan, Medan sebesar Rp 3 triliun
- Pelabuhan Pangkal Pinang sebesar Rp 1,5 triliun.
- Pelabuhan Kuala Tanjung sebesar Rp 3 triliun.
- Pelabuhan Dumai sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Panjang Rp 1,5 triliun.
- Pelabuhan Batam sebesar Rp 3 triliun
- Pelabuhan Padang sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Cilacap sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Pelabuhan Lombok sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Kupang sebesar Rp 1,5 triliun.
- Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Pontianak sebesar Rp 1,5 triliun
- Palangka Raya sebesar Rp 1 triliun
- Pelabuhan Maloy sebesar Rp 1 triliun
- Pelabuhan Bitung dengan anggaran Rp 3 triliun
- Pelabuhan Makassar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Ambon sebesar Rp 1 triliun
- Pelabuhan Halmahera sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Sorong sebesar Rp 1,5 triliun
- Pelabuhan Jayapura sebesar Rp 1 triliun
- Pelabuhan Merauke sebesar Rp 1,5 triliun
Sumber : Bappenas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
