Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelayaran Jalankan Skema Joint Slot

Pelaku usaha pelayaran telah mulai menerapkan skema joint slot untuk melayani kawasan timur Indonesia dan daerah terluar.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku usaha pelayaran telah mulai menerapkan skema joint slot untuk melayani kawasan timur Indonesia dan daerah terluar.

Skema itu memastikan terpenuhinya ruang kapal dengan barang yang mesti diangkut dari dan menuju lokasi tersebut.

Adapun, pelayanan itu juga menjadi bagian dalam mendorong implementasi gagasan tol laut.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners' Association (INSA), mengatakan skema itu dilakukan dalam satu hingga dua dan tiga perusahaan dalam pengaturan slot kapal agar terisi penuh.

Misalnya, satu kapal hanya terisi hingga 30% dari total kapasitas kapal, sedangkan sisanya diisi oleh perusahaan pelayaran lainnya dan dioperasikan dalam satu unit kapal.

Menurutnya, skema itu merupakan terobosan yang dilakukan kalangan pelaku usaha pelayaran sekaligus sudah dikomunikasikan dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Istilahnya konsolidasi barang muatan [antarperusahaan pelayaran]," katanya, Kamis (20/11/2014).

Pada sisi lain, INSA menilai wacana pengembangan gagasan tol laut telah kian membingungkan dan terkesan liar.

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menyebutkan, kebutuhan dana pengembangan 24 pelabuhan untuk menyokong implementasi tol laut sekitar Rp424 triliun.

Anggaran itu diprediksi akan membengkak 1,5 kali lipat karena belum ada pengkajian secara mendetail.

Dalam setahun ke depan, pengerjaan proyek akan difokuskan pada 15 pelabuhan, sedangkan sisanya belum dipastikan.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro menyatakan pemerintah memiliki enam program prioritas seiring ruang fiskal yang lebih luas dari kebijakan mencabut subsidi BBM.

Program itu salah satunya adalah membangun 10 pelabuhan kelas menengah.

Menurut Carmelita pengusaha pelayaran tidak pernah tahu secara mendetil terkait rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang dicanangkan pemerintah, padahal rencana tersebut sangat berkaitan dengan operator kapal.

"Anggaran dari penghematan BBM sebaiknya memang untuk pengembangan pelabuhan dan pembangunan akses jalan dari dan menuju pelabuhan, tapi mereka tidak kasih kami detil rencananya," ujarnya.

Kendati demikian, INSA menyambut baik pencabutan subsidi BBM tersebut.

Dengan demikian, imbuhnya, penghematan anggaran negara dapat dialihkan pada proses pembangunan infrastruktur yang antara lain menyangkut lapangan penumpukan, alat bongkar muat dan kedalaman dermaga.

Dia menambahkan pengembangan infrastruktur saja juga belum cukup untuk menerapkan konsep tol laut dengan kapasitas kapal 1600 TEUs-1700 TEUs, tetapi juga perlu memberikan stimulus pertumbuhan barang di daerah kawasan timur Indonesia dan daerah terluar.

"Tidak semua pelabuhan harus dikeruk dengan kedalaman yang sama, karena beda dan itu diikuti dari jumlahh barang yang ada," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhamad Hilman
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper