Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk tim khusus untuk mereformasi tata kelola minyak dan gas bumi yang akan mengkaji ulang seluruh proses bisnis migas di Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan tim itu juga akan bertugas untuk menata ulang kelembagaan di sektor migas antara lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).
Tim itu, jelasnya, juga bertujuan untuk mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.
Selain itu, tim juga diharapkan bisa mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai-nilai aktivitasnya.
“Dalam 6 bulan ke depan, tim ini harus menyerahkan rekomendasi ke saya,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Minggu (16/11/2014).
Dia mengungkapkan hari ini (Senin 17/11) akan ada pertemuan antara tim tersebut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan siapa saja yang akan masuk dalam tim itu. Hanya saja, jelasnya, tim itu akan terdiri dari pemerintah dan masyarakat.
Sudirman mengungkapkan salah satu dasar pembentukan tim tersebut adalah masih adanya mafia migas yang berupa sistem yang memperngaruhi sehingga harus diatasi dengan sistem dan tata kelola yang baik.
Khusus soal Petral, jelasnya, akan ditentukan dari hasil kajian tim tersebut. Jika, misalnya, temuan menunjukkan Petral menjadi wadah yang menyuburkan praktik mafia migas maka lembaga ini bisa saja dirombak total atau malah dilikuidasi.
Begitupun, misalnya, mengenai SKK Migas. Melalui tim ini diharapkan dapat ditetapkan formulasi kelembagaan SKK Migas yang sesuai dengan konstitusi dan dapat diandalkan untuk mempercepat kedaulatan energi di tanah air.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pihaknya sepakat untuk dibentuknya tim tersebut. Dia berharap dengan adanya tim tersebut maka dapat menghasilkan sebuah standarisasi tata kelola sehingga PT Pertamina (Persero) bisa lebih transparan.
Dia menilai Pertamina punya potensi untuk menjadi 50 perusahaan besar di dunia karena Indonesia memiliki potensi energi yang besar. “Saya harap temuan dari tim ini bisa dimanfaatkan untuk revitalisasi dan restrukturasi Pertamina,” katanya.
Menurutnya, tim itu juga akan mengkaji proses bisnis di Pertamina dari huli hingga hilir sehingga Petral juga menjadi salah satu yang akan dikaji lebih dalam oleh tim tersebut.
Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengaku baru ditunjuk oleh Menteri ESDM pada Minggu (16/11) pagi sehingga pihaknya belum bisa membeberkan rencana kerja tim tersebut. Namun, jelasnya, selain pemerintah dan masyarakat pihaknya juga akan menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk juga tergabung dalam tim tersebut. Tujuannya, jelasnya, agar juga memperoleh pemahaman dari pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat.
“Saya harap dengan adanya tim ini bisa menjadi berkah agar sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa digunakan untuk masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
