Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bertemu dengan Bank Dunia untuk menyampaikan kerangka kebijakan dan sektor-sektor yang terbuka untuk dibiayai lembaga donor multilateral.
Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, mengatakan pemerintah memiliki acuan dan prioritas apabila lembaga donor berminat mendanai proyek-proyek pembangunan di Tanah Air. Prioritas tersebut mencakup sektor pangan, energi, kelautan dan kemaritiman, serta pengentasan kemiskinan.
"Ini semacam dialog untuk menyamakan persepsi. Kita harap mereka nurut dan membantu sesuai kriteria yang kita buat," ujarnya di kantor Wapres, Kamis (13/11/2014).
Selain menuturkan kerangka kebijakan, pemerintah juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek yang saat ini dibiayai dari pinjaman lembaga donor. Evaluasi tersebut, termasuk soal durasi, mekanisme kontrol, dan koordinasi antar kementerian/lembaga.
"Soal durasi akan kita perhitungkan betul. Kalau durasi proyek itu bisa dua tahun, buat apa empat tahun," tutur Andrinof.
Country Director World Bank di Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan proyek-proyek pembangunan dibiayai Bank Dunia mengarah pada upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Kami mendengar Presiden dan Wapres Indonesia mengungkapkan akan mengembangkan sektor infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kultural. Itu adalah kebijakan yang sempurna dan kami berharap bisa berkontribusi di dalamnya," ujarnya.
Chaves tidak mengungkapkan secara rinci berapa jumlah proyek dan pinjaman yang tengah digulirkan Bank Dunia di Indonesia. Namun, berdasarkan situs resmi Bank Dunia, ada 61 proyek yang aktif.
Beberapa diantaranya adalah proyek mitigasi banjir Jakarta US$139,64 juta, proyek investasi energi panas bumi US$175 juta, proyek desentralisasi dan pemerintah lokal US$500 juta, dan proyek PLTA Cisoka 1.040 MW US$640 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
