Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membutuhkan dana US$36 miliar untuk menambah kapasitas pembangkit listrik 10.000 MW sepanjang 2014 hingga 2019.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan dari target tambahan kapasitas pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebanyak 29% atau 10.000 megawatt (MW) dari berasal dari energi terbarukan.
Menurutnya, untuk menambah 10.000 MW membutuhkan dana sekitar US$36 miliar atau setara dengan Rp436 triliun.
“Itu dari energi terbarukan saja,” katanya, Rabu (12/11/2014).
Dari total 10.000 MW tersebut, menurutnya, sebanyak 6.000 MW berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sisanya berasal dari energi terbarukan yang lain.
Pada 2019, pemerintah menargetkan total kapasitas pembangkit listrik panas bumi mencapai 4.926,5 MW, pembangkit listrik tenaga air sebesar 13.393 MW, pembangkit listrik tenaga biomassa dan biogas sebesar 2.872 MW, pembangkit listrik tenaga surya sebesar 247,41 MW, pembangkit listrik tenaga angin 44,13 MW, dan pembangkit listrik tenaga arus laut sebesar 1 MW.
Dia menjelaskan proyek 35.000 MW nantinya akan didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Alasannya, pembangunan pembangkit listrik batu bara memerlukan waktu singkat yakni sekitar lima tahun.
“Energi terbarukan lama, yang siap batu bara,” ujarnya.
Menurutnya, target penambahan 10.000 MW dari energi terbarukan selaras dengan ambisi pemerintah untuk ikut serta menurunkan suhu bumi sebanyak dua derajat celcius.
Perlu diketahui, saat ini kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia baru mencapai 52 gigawatt (GW). Sebanyak 10,7 GW atau 21% berasal dari energi terbarukan.
Lebih jauh, Rida menyampaikan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan memfokuskan pengembangan energi terbarukan dari panas bumi, minihidro, dan biomassa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
