Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah mengancam mundur jika birokrasi bergerak lambat merespons rencananya membuat peraturan menteri yang mendukung para nelayan, Menteri Susi Pudjiastuti kembali melontarkan ancaman yang sama.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengancam mundur dari jabatan jika pihak pemerintah dan parlemen tidak menyetujui rencana moratorium penangkapan ikan oleh kapal asing.
Susi mengatakan moratorium sangat diperlukan melihat realita yang ada dalam ekonomi perikanan Indonesia. Dia membeberkan fakta banyaknya pencurian ikan oleh kapal asing di Indonesia membuat negara merugi ratusan triliun rupiah.
"Kalau saya tidak diperbolehkan melakukan moratorium, lebih baik saya berhenti jadi menteri lalu pulang kampung," ujarnya dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Lebih lanjut, dia meminta para pimpinan dan anggota DPD untuk mendukung pembangunan ekonomi perikanan di tiap daerah. Susi menyatakan jangan sampai karena kepentingan politik yang berseberangan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka kerja menjadi lamban.
"Contohnya, Pangandaran dari dulu basis PDIP. Waktu Partai Demokrat berkuasa, pelabuhannya gak dikeruk dan diurus. Pada akhirnya rakyat jadi korban politik," tukasnya.
Ancaman mundur sempat dilontarkan Menteri Susi terkait respons birokrat atas rencananya mendukung nelayan. Selengkapnya silakan klik Susi Pudjiastuti Ancam Mundur dari Kabinet dan Pulang ke Pangandaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
