Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang meningkatkan transparansi dengan membuka data perizinan kapal besar penangkap ikan kepada publik.
"Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka data perizinan kapal ikan adalah terobosan besar yang patut dapat apresiasi dan dukungan," kata Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik di Jakarta, Minggu (2/11/2014).
Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan langkah kebijakan di mana warga dapat mengakses data dari seluruh jumlah kapal besar penangkap ikan berbobot di atas 30 Gross Ton.
Langkah itu dilakukan Susi dengan maksud untuk mengutamakan transparansi kepada masyarakat luas dan mengajak berbagai pihak termasuk media massa untuk menggunakan data tersebut sebagai sarana pengawasan.
Data kapal itu dapat diakses warga dengan masuk kepada laman www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan dan memasukkan nama pengguna: kkpindonesia serta nama kunci: goodgovernance.
Di dalam situs tersebut terdapat beragam data mengenai kapal besar penangkap ikan yang mengurus perizinan beroperasi di kawasan perairan Indonesia, termasuk antara lain nama kapal dan pemilik kapal.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan akan menata ulang operasional perikanan tangkap di perairan Indonesia untuk memberikan keuntungan lebih bagi perekonomian nasional.
"Operasional perikanan tangkap akan ditata ulang sejalan dengan arahan Presiden," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut Susi, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen lautan menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar untuk menopang perekonomian bangsa.
Namun ironisnya, ujar dia, sektor perikanan kontribusinya masih sangat rendah terhadap PNPB sehingga penataan ulang akan mengembalikan keuangan negara yang dikeluarkan untuk subsidi BBM nelayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
