Bisnis.com, BANDUNG -- Pelaku industri kreatif digital mengharapakan ekonomi kreatif dapat kembali menjadi bagian penting dalam pengembangan Indonesia dibawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Seperti diketahui, saat ini ekonomi kreatif sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dimana sebelumnya termasuk fokus pengembangan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Salah satu pelaku industri kreatif digital asal Bandung Pikatour mengungkapkan banyaknya start up atau perusahaan rintisan yang hadir di Indonesia pada saat ini merupakan salah satu alasan mengapa industri kreatif masih harus menjadi perhatian penting pemerintah.
"Kondisi saat ini menunjukan bahwa jumlah start up terus tumbuh dan mereka semua membutuhkan dukungan dari pemerintah. Jika tidak, sulit bagi para start up untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang mulai masuk ke Tanah Air," ujarnya Andika Prasetya, Co-Founder & CEO Pikatour, Selasa (28/10/2014).
Menurutnya, ekonomi kreatif yang didalamnya terdapat ekonomi kreatif digital merupakan salah satu penggerak ekonomi dan inovasi di Indonesia. Sementara itu untuk menjadi negara maju, Indonesia harus memiliki banyak inovasi dimana start up dapat menjadi salah satu kunci dalam perwujudannya.
Namun, dengan hilangnya bidang ekonomi kreatif ini dalam susunan Kabinet Kerja dikhawatirkan dapat menjadi bentuk ketidakfokusan pemerintah untuk mendukung start up di Indonesia. "Awalnya saya pikir akan lebih disorot dan dibantu, ternyata justru hilang dari fokus negara atau hanya menjadi isu yang sekilas."
Andika mengatakan start up miliknya bersama dengan banyaknya start up lain yang juga sedang berkembang merupakan salah satu yang dibantu oleh inkubasi Pusat Kreatif Bandung dibawah Kemenparekraf .
Pikatour mendapat banyak fasilitas yang dinilai sangat membantu yaitu fasilitas kantor, bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, mendapat bimbingan, diskusi dengan start up lain, koneksi dengan ventur capital, marketing, serta kompetisi pada tingkat nasional dan internasional.
"Ekonomi kreatif ini penting untuk kemajuan Indonesia dan start up yang menjadi bagian di dalamnya membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah. Apabila kali ini tidak termasuk dalam kabinet atau kementerian khusus, maka industri kreatif ini harus ada atau menjadi bagian dibawah kementerian yang terkait untuk tetap menjadi fokus perhatian pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB sekaligus Guru Besar ITb Suhono Harso Supangkat mengungkapkan para pelaku industri kreatif harus sabar karena beberapa spekulasi menyebutkan industri kreatif akan tetap menjadi fokus pemerintah dengan berdirinya Badan Ekonomi Kreatif.
Dia mengatakan dengan menjadi suatu badan khusus, maka industri kreatif menjadi tujuan serius oleh pemerintah dimana implementasinya dapat lebih terdorong dengan bantuan badan yang ada tersebut.
"Jika kementerian bertugas mendorong sebuah regulasi atau kebijakan, maka suatu badan khusus akan bertugas untuk menjadi implementator. Dengan adanya Badan Industri Kreatif maka akan banyak yang diramu di dalamnya karena terdiri dari multi disiplin termasuk industri kreatif digital," ujarnya.
Menurutnya, potensi dari sebuah Badan Ekonomi Kreatif ini masih belum dapat dinilai karena harus dilihat terlebih dahulu visi dan desain sistem yang akan digunakan sesuai dengan tugasnya.
"Pastinya ada target-target yang akan ditingkatkan dan belum dapat kita nilai sekarang. Namun, seharusnya memang ada respon yang lebih dan dapat berdampak positif pada masing-masing pelaku industri kreatif ini."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
