Bisnis.com, AMBON—Menyambut konsep ekonomi maritim pemerintahan baru Joko Widodo, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ingin berperan menjadi operator utama angkutan kargo nasional.
Direktur Utama PT Pelayaran Indonesia (Persero) Sulistyo Wimbo Hardjito meminta pemerintah memberi perseroan kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan pengangkutan barang dari Jawa ke Indonesia Timur.
Caranya dengan mengalihkan kontrak pengangkutan logistik nasional ke perusahaan pelayaran pelat merah tersebut.
“Hal terpenting tarif transportasinya tipis sehingga harga di wilayah Barat dan Timur sama, kalau perlu disubsidi, ini makna tol laut sesungguhnya,”ujarnya saat berlayar dari Bitung menuju Ambon menggunakan KM Sinabung, Jumat(24/10/2014).
Dia membayangkan kapal di seluruh nusantara lalu lalang layaknya ban berjalan mengangkut logistik. Dengan dukungan pemerintah, pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia bisa terjaga dan stabil.
Secara konsep, pelaksanaan tol laut bagi logistik membutuhkan rincian perencanaan biaya, penerjemahan kegiatan lelang, dan jenis logistik yang perlu diangkut ke masing-masing daerah.
Elemen yang terpenting adalah dana investasi dari pemerintah. Secara teknis, pemerintah perlu menyiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) melalui peraturan menteri keuangan (PMK) disertai petunjuk teknis.
Petunjuk teknis akan menerakan cara pelaksanaan, cara pembayaran, dan verifikasi dalam kegiatan logistik. Menurut dia, proses penerbitan PMK tidak mudah. Kalau tidak meleset, paling tidak baru terealisasi pada 2016.
“Pada akhirnya keputusan soal dana tergantung DPR, kalau tidak ada uangnya percuma mau bicara program apapun,”ungkapnya.
.JPG?w=300&h=221)
