Bisnis.com, JAKARTA--Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah mematangkan strategi dan ramuan yang tepat, salah satunya dengan menyusun kebijakan berbasis data kependudukan dan merombak politik anggaran.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengungkapkan agar lebih tepat sasaran seluruh pengambilan kebijakan akan didasarkan pada pertimbangan data-data kependudukan atau demografi, terutama dalam strategi pengentasan kemiskinan.
"Single map policy menjadi acuan untuk memastikan bahwa data-data penduduk miskin by name, by address, itu semua harus tersedia sebagai basis. Itulah yang akan kami lakukan," katanya seusai menghadiri Seminar Nasional Kependudukan, Kamis (11/9/2014).
Terlebih, sambung Hasto, sektor yang menjadi prioritas dalam kepemimpinan Jokowi-JK adalah petani dan nelayan. Dua bidang itu erat kaitannya dengan kemiskinan. Dengan adanya dukungan data kependudukan yang memadai diharapkan program kerja bisa terlaksana dengan maksimal.
Jokowi-JK menargetkan tingkat kemiskinan menciut menjadi 5%-6% pada 2019. Adapun per Maret tahun ini persentase kemiskinan di Indonesia ada di level 11,25% atau setara dengan 28,28 juta penduduk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
