Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BAJA BORON: Importir Keberatan Pengenaan Biaya Verifikasi Impor

Berbagai importir mengaku keberatan terhadap tarif imbalan jasa verifikasi/penelusuran teknis (VPTI) untuk impor baja paduan, yang mereka khawatirkan dapat berujung pada kenaikan harga jual yang memberatkan konsumen.
Pabrik pengolahan baja/Bisnis
Pabrik pengolahan baja/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Berbagai importir mengaku keberatan terhadap tarif imbalan jasa verifikasi/penelusuran teknis (VPTI) untuk impor baja paduan, yang mereka khawatirkan dapat berujung pada kenaikan harga jual yang memberatkan konsumen.

Berdasarkan surat pengaduan Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) terhadap kerja sama operasional (KSO) Sucofindo dan Surveyor Indonesia yang didapat Bisnis, para pengusaha impor mengeluhkan biaya VPTI yang dipertanyakan landasan perhitungannya.

“Sebagai asosiasi, kami merasa tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan tersebut, sebagai bahan untuk kami teruskan kepada para [importir umum lainnya] di seluruh Indonesia, mengingat belum semua importir dapat tersentuh,” ujar Ketua Umum GINSI Rofiek Natahadibrata, Selasa (2/9/2014).

Sekadar catatan, pengenaan tarif VPTI tersebut sebenarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.28/2014 tentang kententuan impor baja paduan, dan Permendag No.770/2014 tentang penetapan surveyor sebagai pelaksana VPTI baja paduan.

Adapun, baja paduan yang diatur impornya adalah yang berpos tarif (kode HS) 7225, 7226, 7227, 7228, dan 7229 (kecuali HS 7229.90.90.10 dan 7229.90.90.90). Jumlah pos tarif baja secara total tercatat sebanyak 52 kode HS.

Di dalam Permendag No.28/2014 disebutkan bahwa impor baja paduan hanya dapat dieksekusi oleh importir produsen (IP) atau importir terdaftar (IT) baja paduan. Khusus untuk IT-baja paduan, diwajibkan mengantongi persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya, setiap pelaksanaan impor baja paduan, diwajibkan melalui proses verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang sebelum dikapalkan. Dari situ didapatkan laporan surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap dalam penyelesaian kepabeanan impor.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper