Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengapresiasi 30 penyuluh perikanan dari berbagai provinsi di Indoenesia yang menerima penghargaan Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil PNS (PNS) Teladan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Minggu (17/8/2014).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Suseno Sukoyono mengatakan pemberian penghargaan tersebut merupakan yang pertama kalinya diberikan Presiden berdasarkan kinerja penyuluh yang etos kerjanya patut diteladani oleh penyuluh lainnya.
Dia mencontohkan salah satu penyuluh perikanan yang berasal dari Jawa Barat, Herlina, yang berhasil mengembangkan 50 unit kelompok kerja menjadi 200 kelompok kerja di Jawa Barat dengan perputaran omzet per satu kelompok mencapai Rp500 juta.
“Bayangkan, 200 kelompok dari satu penyuluh ini. Mencapai 100 miliar dalam setahun hanya di satu wilayah, ini harus ditularkan ke wilayah lainnya untuk mendukung usaha perikanan dalam negeri kita,” katanya di Gedung KKP, Senin (18/8/2014).
Berdasarkan data Sistem Infomasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, jumlah penyuluh perikanan mencapai 12.104 orang. Angka tersebut terdiri dari 3.246 penyuluh perikanan PNS, 1.298 penyuluh perikanan tenaga kontrak, dan 7.560 penyuluh perikanan swasta.
Suseno berharap alokasi anggaran penyuluh perikanan pada 2015 akan bertambah seiring pencapaian sampai 30 Mei 2014 yang telah membentuk 47.405 kelompok dan berhasil menggerakkan omset sampai Rp19 tiriliun per tahunnya.
“Anggaran kita Rp50 miliar per tahun, harapannya pada 2015 karena kita ingin penyuluh bertambah menjadi 15.000 orang maka bisa mencapai Rp70 miliar per tahun,” jelasnya.
Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Rina mengatakan bahwa jumlah penyuluh memang belum tercukupi, terlebih kuota PNS yang memang terbatas. Namun hal tersebut terbantu dengan adanya penyuluh swasta dan kontrak.
“Terobosan kami mengoptimalkan teman-teman potensial untuk menjadi penyuluh swadaya yang abru akan dimulai pada tahun ini, kita juga punya tenaga kontrak dan penyuluh swasta,” katanya.
