Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lagi, APTRI Mengeluh Soal Gula Rafinasi

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai perlu ada penertiban distributor gula rafinasi (gula untuk industri), sebab gula impor tersebut telah membuat gula petani sulit terjual.
Ilustrasi/Bisnis.com
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai perlu ada penertiban distributor gula rafinasi (gula untuk industri), sebab gula impor tersebut telah membuat gula petani sulit terjual.

Ketua APTRI Sumitro Samadikoen mengatakan gula rafinasi yang merembes sangat massif  beredar di pasaran dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok penjualan (HPP) gula sebesar Rp8.250/kg. Padahal sesuai dengan aturan Kementerian Perdagangan, gula industri itu tidak bisa dijual bebas di pasaran karena diperuntukkan untuk keperluan industri.

“Yang penting ada penertiban peruntukkan. Kalau begini terus, akhirnya gula kita engga bsia masuk pasar. Lambat laun ini akan  membunuh petani dan Industri gula nasional bisa mati,”katanya saat dihubungi Bisnis, (23/7/2014).

Sumitro berpendapat jika impor 800.000 ton GKR pada semester II oleh Kemendag kembali diturunkan, ia mengatakan hal tersebut sah-sah saja jika memang semuanya diperuntukkan untuk kebutuhan industri.

“Sejak 2012 impor ini memang berlebih. Jika diperuntukkan untuk industri makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhannya ya tidak apa-apa, tetapi rembesan itu yang menggangu,”katanya

Berdasarkan catatan Bisnis,  APTRI menyatakan pada 2012 rembesan gula rafinasi mencapai 700.000 ton dari total impor 2,8 juta ton, kemudian naik menjadi 1 juta ton dari total impor 3,2 juta ton pada 2013. Pada tahun ini, diperkirakan rembesan mencapai 1,2 juta ton, sehingga akumulasi selama 3 tahun tersebut mencapai 2,9 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan gula nasional mencapai 5 juta ton. Kebutuhan gula tebu mencapai 2,8 juta ton dan kebutuhan GKR mencapai 2,2 juta ton. Adapun, izin impor 800.000 ton gula raw untuk pembuatan GKR sedang diberhentikan oleh Kementerian Perdagangan guna menstabilkan harga.

Dia berharap pemerintahan baru dapat memperbaiki kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya, dengan menciptakan bisnis yang kompetitif di dalam negeri dengan menaikan rendemen seperti standar di Thailand atau Vietnam yang mencapai 12% -14 %.

“Sementara kita baru 6%-7%. Ini yang mengakibatkan kita sulit bersaing dan masih impor. Kalau misalnya kita produksi 1,2 ton, dengan rendemen yang sama dengan diluar, dikalikan dua saja pendapatan akan meningkay dua kali lipat. Sehingga kita tidak perlu impor, tinggal buat yang setara rafinasi,”jelasnya.

Sumitro juga berharap ada totalitas dari pabrik gula di Indonesia, dengan adanya pembaharuaan pada pabrik-pabrik lama. Selain itu, adanya moratorium untuk menolerir impor, perhatian terhadap tingginya bunga perbankan untuk petani, serta ringkasan kinerja dari pabrik agar rendemen kita bisa bersaing diharapkan dapat diwujudkan di pemerintahan baru.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Irene Agustine
Editor : Sepudin Zuhri

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper