Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum menghibahkan aset Barang Milik Negara (BMN) bidang infrastruktur dasar permukiman kepada sejumlah daerah dengan total nilai Rp605 miliar.
Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko mengatakan infrastruktur tersebut terdiri dari sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) berupa Denpasar Sewerage Development Project (DSDP), sektor Pengembangan Permukiman berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan.
“Dengan diserahkannya aset BMN ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya dan ini merupakan kali ketiga,” katanya dalam penandatanganan hibah BMN Kementerian PU, Kamis (26/6/2014).
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S. Ernawi menambahkan dengan dihibahkannya BMN Kementerian PU ini, maka pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban untuk mencatatkan BMN tersebut sebagai aset Barang Milik Daerah (BMD) pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
Selanjutnya, memperbaiki, memelihara, dan mengoperasikan, termasuk melakukan perawatan dengan biaya dari APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
“Proses hibah aset ini merupakan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah didapatkan oleh Kementerian PU terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dirilis, infrastruktur yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali adalah DSDP Tahap I senilai Rp435 miliar, dengan area pelayanan di Kota Denpasar seluas 520 Ha, Sanur seluas 330 Ha, dan Kuta seluas 295 Ha. DSDP Tahap I dibangun mulai 2004, kemudian pada 2007, dan 2008 serta telah melayani 103.300 jiwa penduduk dengan total panjang pipa 122,1 km.
Sementara untuk menambah cakupan pelayanan air limbah perpipaan terpusat (sewerage) DSDP dilanjutkan dengan Tahap II berupa pekerjaan pemasangan pipa induk, pemasangan pipa sekunder/tersier, penyambungan rumah dan penyediaan peralatan pemeliharaan yang direncanakan selesai pada akhir 2014.
Di sektor pengembangan permukiman, Kementerian PU menghibahkan aset 13 Twin Blok (TB) Rusunawa dengan total 1.275 unit hunian senilai Rp158,3 miliar yang dibangun pada 2003-2011.
Aset-aset itu diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sebanyak 3 TB (294 unit), Pemkot Batam 2 TB (198 unit), Pemkot Bandar Lampung 2 TB (198 unit).
Kemudian, Rusunawa juga diserahkan kepada Pemkot Bekasi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang masing-masing 1 TB, dan Pemkot Surabaya 2 TB (195 unit). Adapun sisanya, di diserahkan kepada Pemkot Bitung Provinsi Sulawesi Utara 1 TB (96 unit) dan Pemkot Tarakan Kalimantan Utara 1 TB (99 unit).
Di sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian PU menghibahkan aset Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) berupa Penataan dan Revitalisasi Kawasan (PRK) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) senilai Rp11,8 miliar yang dibangun pada 2009-2012 kepada empat kabupaten di Provinsi Lampung dan satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
