Bisnis.com, JAKARTA—Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menyatakan belum dapat memastikan terkait rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) milik perusahaan itu.
“Saya belum dapat info spesifik terkait soal Freeport, kalau smelter perusahaan tambang yang lain sudah jalan itu,” kata Mahendra ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (25/6/2014).
Dia menyebutkan pihaknya sudah mengeluarkan beberapa izin terkait ekspansi usaha dan usaha baru di sektor pertambangan, tetapi ia belum dapat memastikan bahwa izin-izin yang sudah dikeluarkan tersebut juga termasuk izin milik Freeport.
“Saya tidak bisa pastikan apakah izin yang sudah ada itu termasuk yang milik Freeport atau bukan. Ini mesti saya cek lagi,” jelasnya.
Mahendra menyebutkan izin-izin investasi yang baru dikeluarkannya itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu izin investasi baru dan izin perluasan investasi yang sudah ada.
Lebih jauh, dia menilai renegosiasi kontrak karya Freeport berjalan sangat alot. Hal ini karena ada beberapa poin renegosiasi yang belum disepakati bersama seperti perpanjangan kontrak, pengenaan pajak ekspor dan juga divestasi.
Sebagai catatan Freeport meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 mendatang. Durasi kontrak karya milik perusahaan tersebut akan habis pada 2021.
Menurut Undang-undang mineral dan batubara, perpanjangan kontrak pertambangan baru bisa dilakukan secepat-cepatnya dua tahun sebelum kontrak tersebut habis. Artinya, pembahasan perpanjangan baru bisa dilakukan paling cepat pada 2019 mendatang.
Freeport sendiri menyatakan kesediaannya membangun smelter di Indonesia, bahkan perusahaan itu menyebutkan siap menaruh dana sebesar US$115 juta sebagai jaminan kesungguhan pembangunan smelter yang disyaratkan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
