Bisnis.com,JAKARTA—Pengamat pertambangan meminta pemerintah tidak terpengaruh lobi perusahaan pertambangan seperti PT Freeport terkait renegosiasi dan perpanjangan kontrak.
Pengamat tambang Marwan Batubara menyatakan upaya lobi yang dilakukan Freeport itu merupakan hal yang wajar sehingga pemerintah diminta tidak menanggapinya secara serius.
“Tentunya perusahaan tambang seperti Freeport akan melakukan lobi agar kepentingannya tercapai, nah inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah, jangan sampai pemerintah teledor,” katanya, Selasa (24/6/2014).
Menurutnya, langkah pemerintah yang harus dilakukan saat ini adalah menuntut keseriusan Freeport yang telah berjanji bersedia membayar jaminan kesungguhan pembangunan smelter. Dia melihat, ada kecenderungan Freeport hanya manis dimulut saja.
Dia menyebutkan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat yang diterapkan pemerintah sudah tepat. Selain itu, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menolak kebijakan itu karena pemerintah sudah mensosialisasikannya sejak jauh-jauh hari.
“Itu [kebijakan larangan ekspor mineral mentah] sudah disosialisasikan sejak 3 tahun yang lalu, jadi sangat keliru kalau pemerintah melunak dan menerima lobi-lobi perusahaan yang bandel-bandel itu,” pungkasnya.
Sebagai catatan, Dirjen Mineral dan Batubara R. Sukhyar menyebutkan jaminan kesungguhan yang harus disetorkan perusahaan itu mencapai US$115 miliar. Jaminan ini wajib ditaruh di bank milik pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
