Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Kehutanan terpaksa mengotak-atik rincian anggaran, setelah adanya pemotongan hingga 18,82% atau sebesar Rp1 triliun. Di sisi lain, penyerapan anggaran hingga Mei 2014 mencapai Rp1,25 triliun atau 23,62% dari totalnya.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian /Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA.2014, maka anggaran Kementerian Kehutanan terkena imbas berupa pemotongan tersebut.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, menindaklanjuti Inpres tersebut, pihaknya telah melakukan exercise pemotongan anggaran belanja (self blocking) pada masing-masing program.
“Menteri kan membantu Presiden, ya harus kita laksanakan instruksinya, tapi kan ini masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat [DPR],” ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Lebih lanjut, pemotongan anggaran dilakukan melalui identifikasi mandiri pada anggaran-anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, konsinyering, honor tim dan belanja pegawai transito. Mengingat pemotongan anggaran ini sangat besar bagi Kementerian Kehutanan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi pengurangan sasaran atau target yang telah ditetapkan.
“Artinya yang banyak dipotong adalah yang bukan program prioritas. Program prioritas sebisa mungkin tidak kami potong. Kalau dipotong pun tidak sampai 20%,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, program yang paling banyak mendapat potongan adalah Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang dipangkas mencapai 25,13% menjadi Rp1,71 triliun.
Sementara itu, program yang paling sedikit dipangkas anggarannya adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhut yang terkena pemotongan sebanyak 3,04% menjadi Rp43,55 miliar.
Di sisi lain, dari alokasi anggaran Kementerian Kehutanan pada 2014 sebesar Rp5,31 triliun, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Mei tahun ini sudah mencapai 23,62% atau senilai Rp1,25 triliun.
“Kalau dilihat memang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 11,30%,” beber Zulkifli.
Lebih lanjut, pada 2015, Kementerian Kehutanan telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp5,57 triliun. adapun sumber dana berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp4,36 triliun (78,21%), diikuti Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp1,12 triliun (20,09%), dan Hibah Luar Negeri Rp94,72 miliar (1,70%).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan dalam kesimpulan rapat, pihaknya menerima laporan dan memberikan apresiasi atas serapan anggaran Kementerian Kehutanan sampai dengan akhir Mei 2014.
“Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan kinerja agar serapan anggaran 2014 dapat tercapai sesuai rencana,” ujarnya.
Selain itu pihaknya juga menerima penjelasan atas pagu indikatif Kementerian Kehutanan 2015 sesuai dengan Surat Edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada 19 Maret perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
