Bisnis.com, JAKARTA -Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar program kampanye visi negara kepulauan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di enam pergurun tinggi.
Kegiatan tersebut untuk memenuhi kewajiban KKP untuk memberikan pengertian secara komprehensif tentang sektor kelautan dan perikanan, termasuk kepada pemerintah mendatang. Sebab, pemerintah mendatang diharapkan dapat mengelola sektor kelautan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.
“Untuk itu, KKP mengemas program kampanye visi negara kepulauan dalam bentuk Focus Group Discussion [FGD] di enam perguruan tinggi di Indonesia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo di Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Keenam perguruan tinggi tersebut antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan topik Ketahanan Energi. Kedua, di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan tema Pengelolaan Sumber Daya Laut. Ketiga, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dengan tema Penegasan Kedaulatan. Keempat, di Universitas Hasanudin (UNHAS) Makasar, akan mengupas tentang Pengelolaan Ruang Laut serta kelima di Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, membahas Ketahanan Pangan.
Terakhir FGD akan dilakukan di UI Depok untuk membahas mekanisme koordinasi/kelembagaan.
Sharif mengatakan hasil FGD di enam perguruan tinggi tersebut akan disimpulkan dalam satu tim yang dibentuk KKP. Kesimpulan tersebut nantinya akan dijadikan cetak biru yang akan disampaikan kepada Capres dan Cawapres 2014. "Terutama, bagaimana mereka nanti mengelola sistem negara kepulauan yang terdiri dari tiga sub sistem,” ujarnya.
Sub sistem tersebut antara lain terkait administrasi negara kepulauan, sub sistem kelembagaan dan sub sistem budaya bahari. Menurutnya cetak biru sangat penting sebagai panduan pembangunan.
“Apalagi pembangunan bidang kelautan merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilakukan, baik secara geopolitik, ekonomi, ekologi, maupun sosial-budaya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa dan kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Pembangunan bidang kelautan merupakan upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional seperti diamanatkan oleh UU 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.
Dalam konsepsi negara kepulauan tersebut, daratan dan lautan merupakan kesatuan wilayah yang utuh, sehingga penguatan bidang kelautan juga tidak terlepas dari upaya-upaya pembangunan di darat.
Menurut Sharif, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, pembangunan kelautan masih menggunakan pendekatan sektoral. Selanjutnya, dalam RPJMN 2010-2014 pembangunan kelautan diarahkan sebagai kebijakan lintas bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.
“Pembangunan kelautan menjadi salah satu amanat RPJP Nasional 2005-2025, khususnya tertuang pada Misi ke-7 yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
