Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Koordinasi Perekonomian baru harus mampu menghadapi tantangan fiskal sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi dan pergerakan inflasi di tengah fluktuasi kondisi ekonomi dan politik 2014.
Aviliani, ekonom sekaligus Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyampaikan ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh dengan adanya pergantian jabatan menteri koordinasi perekonomian.
Hanya saja, pejabat pengganti hendaknya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5,8% sesuai target pemerintah, di tengah perkembangan sektor riil yang berpotensi melesu. Pasalnya, sejumlah perusahaan tidak mengalokasikan belanja modal yang besar di masa pemilihan umum 2014.
“Tidak masalah jika ada pergantian menteri koordinasi perekonomian, tetapi yang pasti pejabat pengganti harus menangani tantangan fiskal,”ujarnya, Rabu(14/5/2014).
Menurutnya, persoalan fiskal merupakan tantangan terbesar, seperti pemberian subsidi bahan bakar minyak yang terus membengkak sehingga defisit neraca perdagangan kembali menghantui. Menteri pengganti juga harus membenahi masalah infrastruktur secara intensif.
Selain itu, kenaikan tarif listrik yang signifikan dan kenaikan premi asuransi diprediksi bisa meningkatkan level inflasi. Untuk itu, menteri pengganti juga harus memberi solusi untuk menahan pergerakan inflasi.
Menteri Koordinasi Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Hatta Rajasa resmi mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu 2014, mendampingi Prabowo Subianto yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.
