Bisnis.com, MALANG — Dewan Pimpinan Daerah Realestat Indonesia (REI) Jatim mendukung pemberlakuan Tabungan Perumahan (Tapera) untuk mengatasi backlog perumaha.
Wakil Ketua DPD REI Jawa Timur Tri Wediyanto mengatakan dengan adanya Tapera maka masyarakat sudah merencanakan sejak awal bahwa mereka akan memilki rumah.
“Dengan demikian maka masyarakat mempunyai upaya lebih fokus untuk memiliki rumah,” kata Tri di Malang, Kamis (13/2/2014)).
Pengalaman di negera lain, seperti Malaysia, adanya Tapera akan mempercepat pasokan dan penyerapan rumah sehingga angka backlog perumahan bisa diperkecil.
Masalah Tapera, sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama oleh REI sehingga organiusasi tersebut mendukung dijadikan Tapera sebagai solusi untuk mengurangi angka backlog perumahan. Di Jatim, angka backlog perumahan di kisaran 700.000 unit.
Yang menjadi masalah, terkait dengan besaran iuran Tapera. Jika iuran sebesar 5% seperti sering diwancanakan, maka masih terlalu besar sehingga memberatkan masyarakat.
Hal itu bisa terjadi karena gaji masyarakat, terutama yang bergaji upah minimum kota/kabupaten (UMK), terbatas dan sudah dialokasikan untuk kebutuhan lain sehingga jika masih mengeluarkan dana 5% dari gaji iuran Tapera akan memberatkan mereka.
Karena itulah, dia mengusulkan iuran Tapera antara 1%-2,5% dari gaji peserta dengan asumsi masyuarakat karyawan masih mampu membayar iuran Tapera.
Namun Ketua Komisariat Realestat Indonesia (RI) Malang Heri Mursid Broto Sejati dalam suatu kesempatan berpendapat Tapera yang saat ini Rancangan Undang-undang (RUU)-nya dibahas di DPR belum mampu menyelesaikan program backlog perumahan jika tanpa diimbangi dengan pemberian insentif ke pengembang perumahan rumah sejatera tapak (RST).
Dia mengakui, memang sudah ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah untuk pengembang RST, seperti bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) , prasarana sarana dasar pekerjaan umum (PSPU), dan sisi perpajakan.
“Namun insentif-insentif itu masih belum mampu mendorong pengembang untuk tertarik menggarap PST,” katanya.
Penyebabnya karena harga tanah yang terus naik untuk wilayah Pulau Jawa dan harga material yang tinggi untuk luar Jawa. Di sisi lain harga RST dipatok pemerintah karena berkaitan dengan pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Karena itulah pengembang lebih memilih menyediakan rumah untuk tipe menengah ke atas karena margin yang dijanjikan lebih tinggi.
Jika pun pengembang menyediakan RST, biasanya merupakan opsi terakhir setelah tanah yang ada tidak cocok untuk dibangun rumah untuk kelas menengah ke atas.
“Hanya satu-dua saja pengembang yang berani membangun RST dengan lahan yang lokasi bagus. Salah satu pengembang idealis adalah Pak Umang Gianto pemilik PT Bulan Terang Utama yang lokasi proyek perumahan RST berada di tengah kota,” ujarnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
