Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Minyak dan Gas Darmawan Prasodjo meminta agar ada sinkronisasi kerja antara SKK Migas, Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dia menilai kinerja ketiga lembaga tersebut bertolak belakang dan dinilai menggangu pembangunan industri minyak dan gas nasional.
“Yang satu maunya menaikkan lifting, yang satu mencari pendapatan,” katanya,dalam acara Diskusi Publik Industri Hulu Migas: Solusi Krisis Migas hari ini, Kamis (12/12/2013).
Menurutnya, dengan tidak adanya sinkronisasi, pemerintah terlihat pro asing. Dia menilai harus ada UU migas baru, atau direvisi yang mempayungi sinkronisasi kerja pihak-pihak tersebut.
Dia memaparkan, akibat tidak ada sinkronisasi itu, PT Pertamina (Persero) kini jauh tertinggal dibandingkan PTT Public Company Limited milik Thailand dan Petronas milik Malaysia.
Darma menyebut, dari sisi belanja modal dari 2003 hingga 2013, Pertamina hanya mengantongi US$10 miliar, PTT US$100 miliar dan Petronas US$224 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
