Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah proyek infrastruktur yang ditargetkan groundbreaking 2014 dan 2017 terancam terbengkalai akibat ketidakjelasan kriteria proyek dan ketidaksiapan pemerintah terkait.
Pemerintah menargetkan sebanyak 56 proyek prioritas infrastruktur Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang terdiri dari 15 proyek yang akan di-groundbreaking 2014 dan 41 lainnya pada 2017.
“Kalo tahun depan ada 3 aja yang groundbreaking, itu udah bagus,”ucap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto di Jakarta, Rabu (13/11/2013).
Dia mengungkapkan sebelumnya hanya ada 40 proyek prioritas MP3EI, tetapi begitu dibicarakan bersama-sama dengan kementerian terkait, melebar menjadi 56 proyek.
Tidak hanya itu, kriteria proyek prioritas MP3EI juga mengalami perubahan menjadi tidak jelas akibat banyaknya instansi yang menjadi penanggung jawab MP3EI tersebut.
“Sebelumnya, Bappenas menentukan dari besarnya nilai investasi yaitu diatas 500 miliar. Tapi sekarang malah tidak jelas,”ujarnya.
Program MP3EI memang berada di bawah banyak kementerian, ungkapnya, antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tetapi sayangnya, tiap kementerian memiliki standar tersendiri dalam melihat MP3EI.
Untuk itu, dia mengatakan 56 proyek prioritas itu akan dievaluasi lagi dengan serius sehingga akan ditentukan proyek yang benar-benar telah siap untuk ditawarkan kepada investor.
“Paling tidak hanya 5 hingga 6 proyek saja yang akan dipilih untuk digarap. Komitmen pemerintah dipertaruhkan disini,”tekannya.
Dia menjelaskan pemerintah memiliki kesulitan dalam mengharmonisasi kebijakan di tiap kementerian sehingga kebijakan yang keluar pun seringkali tidak sinkron dengan tujuannya.
Disamping 56 proyek prioritas MP3EI tersebut, Bappenas juga sempat menetapkan 58 proyek prioritas di PPP Book 2012 yang akan dilakukan melalui mekanisme KPS.
Tetapi, hingga 2013, di antara 58 proyek itu hanya 21 proyek yang telah sampai pada tahap transaksi dengan nilai US$134 miliar dan 27 proyek yang siap ditawarkan sedangkan selebihnya menggunakan skema pembiayaan yang lain.
Proyek yang keluar dari skema KPS antara lain air minum Jatiluhur (US$189), Pembangkit Listrik Batang Toru US$1200 juta, dan Air Minum Ungaran US$10,22.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan permasalahan krusial yang menyebabkan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya yang memiliki skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah pembebasan lahan.
“Kalau persoalan tanah sudah clear, maka investor pasti berebutan. Saya jamin itu,”ujarnya.
Dia mencontohkan China dan Vietnam telah memiliki peraturan pemerintah mengenai pembebasan lahan sehingga hal tersebut tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA
- Kepastian Proyek Jembatan Selat Sunda masih Menggantung
- PII Siap Jamin Proyek Infrastruktur Skema PPP
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
