Bisnis.com, JAKARTA – Daerah tertinggal di Indonesia diperkirakan masih menyumbang angka yang cukup tinggi bagi kemiskinan nasional.
“Saya belum bisa perkirakan angka pastinya, tapi tingkat kemiskinan seperti di Nusa Tenggara Timur dan Papua terpaut selisih yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan nasional,” ujar Suprayoga Hadi Deputi Kementerian Daerah Tertinggal di Jakarta.
Dia mengatakan angka kemiskinan di Papua saja mencapai 30% dan NTT sekitar 22,3%, lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional.
“Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 8-10%, tetapi kami hanya menargetkan menurunkan 14,2% pada tahun 2014 karena memang butuh usaha dan waktu yang cukup lama untuk mengatasi masalah itu,” ujarnya pada Sabtu (18/10).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2013 mencapai 28,07 juta orang, turun jika dibandingkan dengan Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang. Walaupun begitu jika dilihat dari data, tingkat penurunan kemiskinan Indonesia berjalan cukup lambat.
Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, jumlah daerah tertinggal di Indonesia tercatat cukup tinggi yaitu 183 daerah.
Bahkan, Suparyoga memperkirakan jumlah daerah tertinggal bakal bertambah menyusul RUU pemekaran yang akan disahkan akhir tahun ini.
“Ada sekitar 14 tambahan provinsi baru dan itu akan menambah daftar daerah tertinggal di Indonesia,” ungkapnya.
Padahal, menurutnya di Jawa saja pada tahun ini masih terdapat 9 provinsi yang tergolong daerah tertinggal yang berada di Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Kami menargetkan Jawa akan mentas dari predikat daerah tertinggal pada 2014 nanti,” tambahnya.
Dalam RAPBN 2014, Kementerian Daeah Tertinggal hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp2,8 triliun, naik sedikit jika dibandingkan APBN 2013 sebesar Rp2,7 triliun.
“Untuk pementasan NTT saja telah menghabiskan sekitar 10% dari alokasi APBN 2013, jadi kami sedang mengusahakan berbagai kerjasama dengan pihak luar seperti FAO (Food Agriculture Organization) dan ILO (International Labor Organization),” tambahnya.
Dia menjelaskan saat ini Kementerian Daerah Tertinggal sedang mengupayakan program PIJAR (sapi, jagung, dan rumput laut) untuk mendorong penguatan perekonomian dan peningkatan di NTT.
“Keadaan geografis NTT kan kering, makanya kami mengusulkan penguatan 3 komoditas itu,” ujarnya.
Dia menuturkan, bukan tidak mungkin Kementerian Daerah Tertinggal juga akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menyambut baik usulan Suprayoga.
“Saat ini, kami sedang gencar mempromosikan master plan ekonomi biru. Saya kira, dengan komoditas rumput laut NTT bisa diintegrasikan dengan program kami,” jawabnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
