Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pegatur Jalan Tol (BPJT) menilai tarif tol dinamis belum mendesak untuk diberlakukan di Indonesia, apalagi regulasi saat ini memang belum mendukung penerapan model tarif tersebut.
Kepala BPJT Achmad Ghani Gazali menjelaskan pihaknya belum melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana pemberlakuan tarif tol dinamis.
"Belum ada arah ke sana. Kalaupun mau, harus ada payung hukumnya dulu. Sejauh ini penetapan tarif itu hanya untuk pengembalian investasi," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (18/9/2013).
Menurutnya, jika skema pungutan biaya jalan tol tersebut ingin diterapkan, dibutuhkan peraturan baru. "Bisa berupa revisi UU, Peraturan Menteri, atau juga Peraturan Presiden, kita belum tahu," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Korporasi Jasa Marga David Wijayatno menyampaikan saat ini aturan hukum yang memayungi ketetapan tarif hanyalah UU No. 38/2004 tentang Jalan.
Dalam beleid tersebut besaran tarif ditentukan berdasarkan perhitungan pengembalian investasi, kemampuan pengguna jalan tol, dan manfaat biaya operasional kendaraan. "Di sini titiknya. Kemampuan pengguna jalan itu yang seperti apa, harus dieksplorasi lagi," katanya.
Melalui tarif dinamis maka tarif yang dikenakan pada saat jam sibuk merupakan tarif tinggi, sedangkan pada jam sepi dipatok tarif rendah.
Dengan begitu, pengguna jalan bebas hambatan akan mengatur perjalanan mereka sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, sehingga tidak hanya terkonsentrasi di jam-jam padat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
