Bisnis.com, JAKARTA--Perkiraan tax ratio Ditjen Pajak 10,64% yang jauh dari estimasi mencerminkan tidak efektifnya kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terutama dari wajib pajak badan.
Prijohandojo Kristanto, Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), mengatakan selama ini Ditjen Pajak terlalu banyak menghabiskan energi dengan memasukkan surat pemberitahuan pajak (SPT) terhadap wajib pajak (WP) individu.
"Dulu aturannya pembayaran pajak terhadap karyawan cukup dari perusahaan tempat dia bekerja, namun sekarang mesti satu-satu. Ini kan tidak efektif, hasilnya pun nihil. Kenapa tidak badan atau perusahaan perorangan saja, kan masih banyak yang belum bayar pajak," ujarnya, Kamis (12/9/2013).
Dia menjelaskan kontribusi WP badan saat ini mencapai lebih dari 90% dari total penerimaan pajak.
Menurutnya, WP badan yang diurus oleh Ditjen Pajak baru sekitar 600.000 perusahaan perorangan, atau sekitar 24% dari potensi sebenarnya sebanyak 25 juta perusahaan.
Oleh karena itu, dia berharap Ditjen Pajak mendorong penambahan calon WP badan baru dibandingkan dengan hanya "memerah" WP badan yang sudah ada.
Dia mencontohkan masih banyak pedagang besar dari sektor perkebunan dan batu bara yang belum membayar pajak.
"Harusnya Ditjen Pajak memiliki prinsip Pareto principle. Saya kira Ditjen Pajak bisa mengurusi WP badan minimal hingga 1,2 juta WP dengan kapasitas pegawai sebanyak 32.000, dan dipastikan penerimaan pajak kita akan lebih besar," tuturnya.
Selain WP yang disasar Ditjen Pajak kurang tepat, dia juga menilai "preman" yang menghalangi kerja Ditjen Pajak, juga menjadi hambatan yang cukup serius, dan perlu adanya perhatian.
Kendati demikian, lanjutnya, dia yakin pemerintah mampu menyelesaikan hambatan tersebut. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
